Taliban Ingin Ikut Berbicara dalam Pertemuan PBB, Tunjuk Duta Besar Wakili Afghanistan

Mujahid mengatakan perubahan itu sudah melibatkan anggota etnis minoritas, Hazara.

Perempuan juga diungkapkan akan mungkin ditambahkan nantinya.

Mujahid dalam kesempatan itu menuntut pengakuan dunia internasional atas pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Dia mengatakan tidak ada lagi alasan untuk menahannya.

“Adalah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui pemerintah kami (dan) bagi negara-negara lain, termasuk negara-negara Eropa, Asia dan Islam, untuk memiliki hubungan diplomatik dengan kami,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa (21/9/2021).

Komunitas internasional sebelumnya telah menegaskan akan menilai Taliban dari tindakan yang dilakukannya setelah mengambil alih Afghanistan.

Mereka akan melihat perlakuan Taliban terhadap perempuan dan kelompok minoritas sebelum memberikan pengakuan atas pemerintahan di Afghanistan.

Diketahui, Taliban justru telah menutup kementerian urusan wanita dan menggantinya dengan lembaga yang pernah menerapkan aturan agama secara ketat, Kementerian Doa, Bimbingan dan Promosi Pencegahan Perilaku Buruk pada Jumat (17/9/2021).

Melalui lembaga itu akan dikerahkan apa yang disebut polisi moralitas untuk menegakkan hukum syariah menurut Taliban.

Lembaga itu sudah ada sebelum Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan, tetapi berkembang selama pemerintahan mereka antara tahun 1996 hingga 2001 dan terkenal akan kekejamannya terhadap perempuan.

Mereka akan memukuli wanita yang dianggap berpakaian tidak sopan dan memberikan hukuman berat, termasuk pemukulan, cambuk dan eksekusi di depan umum.

Pendirian lembaga moral itu menjadi tanda Taliban membatasi hak-hak perempuan saat mereka memegang pemerintahan, setelah menguasai Afghanistan. (TribunWow.com/Alma Dyani P)

Berita terkait Afghanistan lainnya