Wacana Presiden 3 Periode
Gerindra Sambangi Kantor PDIP, M Qodari: Tanda-tanda Peluang Terwujudnya Jokowi-Prabowo 2024
Isu wacana presiden 3 periode kembali menguat, setelah Partai Gerindra menyambangi kantor PDIP di antor Dewan Pimpinan Pusat PDIP di Menteng.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Sebaliknya, Ray menegaskan opsi Prabowo-Jokowi dimana Prabowo sebagai capres dan Jokowi selaku cawapres justru terbuka lebar. Langkah ini tidak dilarang oleh konstitusi, karenanya amandemen tidak diperlukan dalam opsi tersebut.
"Tidak menutup kemungkinan Prabowo- Jokowi, kemungkinan akan banyak yang menerimanya. Dan langkah ini tidak diatur alias tidak dilarang oleh konstitusi. Saya kira, skenario ini bisa terjadi. Itulah sebabnya jauh-jauh hari, PDIP mengikatkan kerjasama dengan Gerindra agar tidak ditinggalkan di tengah jalan," imbuh Ray.
Senada, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan wacana duet Jokowi-Prabowo di 2024 bakal sulit terwujud. Apalagi Jokowi sendiri sudah menyatakan penolakannya untuk maju kembali.
Di sisi lain, partai politik lainnya juga dipastikan akan menolak. Sebab mereka hendak mengajukan kader-kader mereka yang potensial.
"(Jokowi-Prabowo) Ini sulit. Selain Jokowi menyatakan tak bersedia maju kembali, partai-partai koalisi pasti menolak karena mereka punya kader sendiri yang juga layak maju. Golkar misalnya punya Airlangga Hartarto yang diwajibkan maju, PDIP ada Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, PKB ada Cak Imin," kata Adi, ketika dihubungi.
Kendala lainnya, Adi menyebut wacana itu dapat diwujudkan hanya apabila amandemen terbatas UUD 1945 benar-benar dilakukan dan disetujui. Menurutnya perjuangan untuk melakukan amandemen konstitusi tak akan mudah.
"Menduetkan Jokowi-Prabowo itu seakan melawan sunnatullah alias melawan sesuatu yang tak mungkin. Sebab harus berdarah-darah dalam Amandemen UUD 1945 untuk mengubah jabatan presiden agar tiga periode," jelasnya.
Jokpro Optimis Amandemen UUD 1945 Terealisasi 2022
Wacana duet itu bermula ketika Direktur Eksekutif Indo Barometer sekaligus penasehat komunitas Jokpro 2024, Muhammad Qodari, mengenakan kaus bergambar dua tokoh politik itu saat hadir dalam program Mata Najwa, Kamis (18/3/2021).
Berlanjut, peresmian komunitas Jokpro 2024 pun dilakukan di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (19/6/2021).
Qodari sendiri optimis amandemen UUD 1945 mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat mungkin dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam UUD RI 1945 terpenuhi. Apalagi kenyataan bahwa amandemen UUD 1945 sudah pernah dilakukan beberapa kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
"Jadi kalau kita bicara kekuatan politik yang ada pada hari ini ya yang ada di parlemen, itu menurut saya sudah sangat mendekati syarat-syarat untuk peluang bisa terjadinya amandemen, begitu," ujar Qodari, Sabtu (13/8).
Selain itu besarnya koalisi pemerintahan di parlemen juga mendukung skenario tersebut terjadi. Dari 575 anggota DPR, sebanyak 427 di antaranya berasal dari koalisi pemerintah. Angka ini sudah lebih dari 50 persen plus satu, yang menjadi syarat kehadiran anggota dalam sidang pengesahan.
Bahkan, UU Omnibus Law yang berat saja, kata Qodari, bisa lolos di parlemen. "Kita udah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat pekerjaan rumah kita itu ada di masyarakat," ujarnya.
Qodari memperkirakan target amandemen UUD 1945 terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU, yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan tahun depan.
