Terkini Nasional
Demi Terwujudnya Pembukaan UUD 1945: Indonesia Butuh Banyak Ahli Kebijakan Publik
Indonesia membutuhkan banyak ahli kebijakan publik untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia.
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
HO/TribunWow.com
Riant Nugroho, Founder Program Mini Magister Kebijakan Publik (PMM KP) dan sekaligus Presiden Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) dalam acara wisuda angkatan keempat di Jakarta, Kamis (26/08/2021).
Tidak tahu kebijakan publik, tidak mengerti cara pembuatan kebijakan publik, tidak memahami makna efektivitas sebuah kebijakan publik adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak efektif.
Sebagai dampaknya adalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi bertentangan dengan pelaksanaannya.
Muhammad Dawrinsyah, perwakilan peserta yang lulus, menyatakan kesannya bahwa pendidikan profesi ini mempertemukan para peserta dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu.
Pertemuan ini memperkaya wawasan dalam melihat berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan kacamata yang sama yakni kebijakan publik. (Rilis)
