Agenda Presiden
Spanduk Tolak Kedatangan Jokowi Terpampang di Samarinda, Singgung Kriminalisasi Masyarakat Adat
Jelang kedatangan Jokowi, masyarakat hingga mahasisa melakukan aksi unjuk rasa di Kalimantan Timur.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Selain itu, beberapa rapor merah juga ditorehkan selama pemerintahan Joko Widodo.
Pemberantasan korupsi dianggap melemah di periode kedua Joko Widodo.
Hal ini berdasarkan survei dari indeks persepsi korupsi Indonesia dari Transparency International Indonesia menyebut naik dari 40 menjadi 37.
"Artinya komitmen pemberantasan korupsi tidak baik. Hal itu diperkuat dengan pelemahan KPK," ucapnya.
Kemudian berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 yang menempatkan Indonesia pada kategori demokrasi yang belum sempurna.
Dari EIU mencatat Indonesia berada di posisi 64, sedangkan jika dibandingkan pada 2016 yang berada di posisi 48 dalam hal indeks demokrasi global.
"Kita melihat kepemimpinan Jokowi dari indeks demokrasi menurun ke peringkat 64 mulai represifitas, pembungkaman demokrasi hingga kebebasan berekspresi," ucapnya.
Kapolda Kaltim Gelar Apel Pasukan
Dalam menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke wilayah Kalimantan Timur, melalui Kota Balikpapan, Kapolda Kaltim melaksanakan apel gelar pasukan, Senin (23/8/2021).
Giat apelnya sendiri dilangsungkan sekitar pukul 07.00 Wita pagi tadi di Gerbang Tol (GT) Manggar.
Di titik tersebut, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan ruas tol yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda.
"Kita buktikan kepada Presiden, antara TNI Polri dan segenap unsur pemerintah daerah mampu memberikan jaminan untuk keamanan kegiatan beliau. Khususnya menyambut IKN di Kalimantan Timur," ujar Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf melalui amanatnya.
Di samping itu, sambung Herry, kondusifitas yang dijaga selama kunjungan Presiden Jokowi, dalam hal ini keamanan bisa diterapkan oleh seluruh instansi, utamanya di Kota Balikpapan.
"Maka kegiatan pengamanan perencanaan yang cermat teliti, lewat apel ini untuk memantapkan persiapan kita operasi pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Pantauan di lapangan, banyak instansi yang meliputi TNI Polri, dan beberapa instansi kebencanaan. Seperti BPBD Kota Balikpapan.
