Breaking News:

Terkini Nasional

Soroti Vonis Hukum Juliari Batubara yang Tak Memuaskan, Refly Harun: KPK Tak Segarang Dulu

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti perihal vonis terhadap Juliari Batubara yang dianggap tidak memuaskan.

Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Rekarinta Vintoko
YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (20/7/2021). Terbaru, Refly Harun menyoroti perihal vonis terhadap Juliari Batubara yang dianggap tidak memuaskan, Selasa (24/8/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Vonis terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terkait kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 dianggap tidak memuaskan oleh sebagian besar pihak.

Setelah memakan uang bantuan sosial milik rakyat, Juliari hanya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Selain itu, ia hanya diminta mengembalikan Rp14 miliar setelah merugikan negara sebesar Rp32 miliar.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Vonis Juliari Batubara Diringankan karena Sudah Mendapat Hujatan Publik, Rocky Gerung: Ini Ngaco

Terkait hal tresebut, pengamat hukum tata negara Refly Harun menyoroti keputusan para aparat di pengadilan.

Selain hakim yang dianggap memberikan vonis tak memuaskan, Refly juga menyinggung tuntutan dari dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap juga terlalu murah hati.

Pasalnya, sebelumnya Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara.

"Hakim mestinya memberikan hukuman yang paling maksimal, cuma memang masalahanya adalah jaksanya saja menuntutnya lebih ringan daripada vonis yang dijatuhkan hakim," kata Refly dikutip TribunWow.com dari tvone, Selasa (24/8/2021).

"Jadi kita ini mendiskusikan sesuatu yang harusnya lebih dulu, jadi sudah terlambat."

"Karena penuntutan sudah dilakukan oleh jaksa cuma 11 tahun, dan kemudian divonis 12 tahun, masyarakat menganggap masih terlalu rendah," sambungnya.

Baca juga: Vonis Juliari Diringankan karena Dibully, dr Tirta dan Warganet Pilih Memuji: Semangat Korupsinya

Baca juga: Saat Juliari Lolos dari Vonis Hukuman Mati, Refly Harun: Kenapa Uang Penggantinya Cuma Rp 14 Miliar?

Pemberatan satu tahun yang diberikan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dianggap tak memuaskan.

Apalagi, hakim sempat menyatakan hukuman tersebut telah diringankan lantaran Juliari dianggap telah menerima sanksi sosial berupa hujatan dari masyarakat.

Tentu oleh sebagian pihak itu dianggap tidak masuk akal.

Namun, Refly juga mengatakan bahwa yang sebenarnya harus disayangkan sejak awal adalah keputusan JPU KPK yang dianggap lembek dalam memberikan tuntutan.

"Dari awal sebenarnya yang harus kita tunjuk hidung ya KPK sendiri, kok KPK tidak segarang sebelumnya," ujar Refly.

Baca juga: Vonis Juliari Ringan karena Dinilai Menderita Dicaci Maki Publik, Boyamin: Semua Koruptor Dibully

Vonis Juliari

Eks Menteri Sosial, Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Juliari terbukti melanggar Pasal 12 b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

”Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsidair 6 bulan,” ucap hakim ketua Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (23/8).

Selain itu, Juliari juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 subsidair 2 tahun penjara.

Nilai hukuman uang pengganti itu sesuai dangan uang yang diterimanya dari proyek bansos Covid-19 ini.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved