Haris Azhar Bandingkan Mural dengan Cat Pesawat Kepresidenan, Faldo Maldini: Jangan Dibenarkan Dong

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan mengenai penghapusan sejumlah mural yang bermuatan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memanas.

Sejumlah pihak menilai bahwa penghapusan mural serta ancaman hukum dari aparat dianggap tindakan yang berlebihan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar.

Baca juga: Debat Faldo Maldini soal Presiden Disebut Lambang Negara, Haris Azhar: Justru Polisi Harus Diperiksa

Kendati demikian, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno di bidang komunikasi dan media, Faldo Maldini, memberikan pandangan berbeda.

Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak anti kritik atau muatan yang ada di dalam mural-mural tersebut.

Namun, penghapusan tersebut semata-mata terkait aturan lingkungan atau ruang publik yang dianggap telah dilanggar.

"Secara konten tidak ada masalah, ruang dialog terus dibuka. Tidak ada permasalahan tentang konten," kata Faldo Maldini dikutip TribunWow.com dari Mata Najwa, Kamis (19/8/2021).

Kepada Haris Azhar, Faldo Maldini mengingatkan bahwa tiap-tiap daerah telah memiliki aturannya masing-masing.

"Tapi kan di dalam kita bernegara ada KUHP, di Jakarta ada Perda, surat edaran gubernur juga ada, di Tangerang juga ada Perda Nomor 6 Tahun 2011," ujar Faldo.

Baca juga: Megawati Ungkap Alasannya Bela hingga Tangisi Presiden Jokowi: Dibully 1000 Kali, Saya Tidak Takut

Baca juga: Sujiwo Tejo: Saya akan Berdiri di Baris Depan jika Ada Usaha untuk Menggulingkan Pak Jokowi

Akan tetapi, Haris Azhar lantas membantahnya.

Haris Azhar bahkan membandingkan polemik mural  dengan pesawat kepresidenan RI yang belakangan ini baru saja bersolek dengan berganti cat.

"Banyak tempat yang dikuasai pemerintah kota atau kabupaten, itu justru dibikinkan mural," ujar Haris.

"Pesawat Presiden saja dicat, masa tembok kayak gitu nggak boleh dicat?" tambahnya.

Faldo kemudian menegaskan bahwa persoalan mural dan cat pesawat adalah dua hal yang berbeda.

Namun, Haris juga menegaskan bahwa itu adalah dua hal yang sama.

"Ya sama lah. Pesawat presiden pakai APBN, ini mural enggak pakai APBN," kata Haris.

"Lah gimana, Bang? Ini ada aturannya, Kota Tangerang juga punya, DKI punya surat edaran gubernur nomor 1 tahun 2019," balas Faldo.

"Lah maunya gimana? Mau dilanggar?" tegasnya.

Faldo menegaskan, menghiasi ruang publik tanpa izin atau tidak sesuai aturan yang disepakati tidak bisa dibenarkan.

Namun, Haris justru kembali mengungkit bahwa pokok masalah penghapusan mural tersebut bukan pada aturan, melainkan isi kritik di dalamnya.

"Saya khawatir perbedatan bahwa itu ruang publik dan lain-lain ini karena ada sensitivitas. Bahwa yang dikritik ini adalah Mr. Joko Widodo," kata Haris.

"Jangan dibenarkan dong Bang, perusakan ruang publik," ujat Faldo Maldini.

"Enggak, ruang publik boleh diintervensi, dengan karya seni boleh," tegas Haris.

Baca juga: Menangis Melihat Presiden Jokowi Sering Dihina, Megawati: Pengecut Kalian, Jangan Sembarangan

Lihat videonya mulai menit ke 6.50:

Sindiran Mardani Ali Sera

Aparat kepolisian kini tengah memburu pembuat mural Jokowi 404: Not Found yang ada di Batuceper, Tangerang, Banten.

Terkait hal tersebut, tanda pagar #Jokowi404NotFound bahkan menjadi trending topik di media sosial Twitter, Sabtu (14/8/2021).

Diketahui, petugas kini telah menghapus mural yang dianggap melecehkan Presiden tersebut.

Menanggapi kehebohan itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera itu buka suara.

Ia mendukung kreativitas kaula muda selama masih menjaga adab.

Sehubungan dengan mural, Mardani menilai agar pemerintah tidak perlu gusar.

Terlebih, dalam mural tersebut tidak ada kata tertulis nama Presiden Jokowi.

Gambar kritis tersebut hanya menampilkan sosok mirip Jokowi dengan mata tertutup tulisan 404:Not Found.

"Sebenarnya tulisan Pak Jokowi-nya enggak ada menurur saya, santai saja," kata Mardani Ali Sera dikutip dari TribunWow.com dari KompasTV, Sabtu (14/8/2021).

"Enggak usah terlalu dianggap terlalu serius," sambungnya.

Mardani mengingatkan agar pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 dan penanganan korupsi saja.

Hal itu lebih baik daripada membuang tenaga untuk mengurusi persoalan mural.

"Buktikan dengan kerja keras, buktikan dengan Covid-19 yang turun, buktikan bansos yang tepat sasaran dan tidak ada korupsi," ujar Mardani.

Lebih lanjut, ia berharap pelaku yang kini tengah dicari polisi nantinya tidak dihukum.

Mereka semestinya justru dirangkul untuk bisa berdialog menyampaikan argumentasi atau kritiknya.

"Ayo, anak-anak kreatif jangan dihukum. Tapi, diajak berdialog," ucap Mardani. (TribunWow.com/Rilo)

Baca artikel terkait