Virus Corona
Ramai Dibandingkan India, Jokowi Turunkan Harga PCR dan Segerakan Hasil Tes: Paling Lambat 1x24 Jam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi untuk menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Untuk itulah, saya menginstruksikan Menteri Kesehatan agar hasil tes PCR bisa diketahui paling lambat 1x24 jam. Selain itu, harga tes PCR ini diturunkan sampai di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000."
Diketahui, belakangan ramai diberitakan mengenai tes PCR di India yang hanya dihargai 500 Rupee atau sekitar Rp 97.079.
Jika sampel diambil di rumah maka akan ada tambahan biaya menjadi 700 Rupee atau Rp 135.912.
Sedangkan biaya antigen sebesar 300 Rupee atau Rp 58.243 saja.
Hal ini pun menjadi perhatian berbagai pihak, baik dari asosiasi buruh maupun pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menuntut agar harga tes PCR di Indonesia dievaluasi dan dibuat lebih murah.
Baca juga: PCR Jadi Syarat Masuk Mal, dr Tirta Sindir Kementerian Ini: Mau Dagang PCR Apa Gimana?
Baca juga: Sentil Jokowi, Hotman Paris Usulkan Tes PCR Gratis: Berapa Juta Penduduk yang Tidak Sanggup Membayar
Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:
Kata Eks Direktur WHO
Berkaca pada India, perbedaan selisih harga mencapai 10 kali lipat itu memang menyita sorotan sejumlah pihak.
Tak ayal bila kemudian sebagian menilai bahwa mahalnya harga tes PCR juga menjadi faktor penyebab rendah dan lambannya proses testing serta tracing Covid-19 di Indonesia.
Diberitakan TribunKesehatan, Eks Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama meminta adanya penelusuran mendalam mengenai tingginya biaya tes PCR.
Berdasarkan penuturan seorang temannya, Tjandra menyampaikan bahwa ada kemungkinan pemerintah India memberikan subsidi terkait biaya tes PCR.
Hal itu mungkin saja terjadi sebagai bagian penanggulangan pandemi Covid-19.
"Juga mungkin karena ada fasilitas keringanan pajak, yang saya tidak punya informasi yang pasti tentang hal itu.
"Banyak juga dibicarakan tentang lebih murahnya bahan baku untuk industri. Juga mungkin ketersediaan tenaga kerja yang besar jumlahnya," ujar Tjandra kepada Tribun, Sabtu (14/8/2021).
Semua kemungkinan tersebut memang perlu dianalisa lebih lanjut.
