Politisi PDIP Akui Anggaran Seragam Rp 5 Juta DPRD Dibatalkan, Najwa Shihab: Setelah Ramai Ya Pak?

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPRD Kota Tangerang Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gatot Wibowo mengakui pihaknya sepakat untuk membatalkan anggaran seragam anggota dewan senilai Rp 5 juta.

Dilansir TribunWow.com, Gatot juga mengakui anggaran tersebut dibatalkan setelah ramai menuai kritik.

Pasalnya, anggaran Rp 5 juta setiap setel seragam dinilai berlebihan.

Bahkan anggaran tersebut naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta Berbahan Louis Vuitton Akhirnya Batal, Ini Kata DPRD Tangerang

Baca juga: Fakta Viral Anggota DPRD Bungo Ancam Mogok Kerja, Ternyata karena Uang Perjalanan Dinas Belum Cair

Dalam acara Mata Najwa, Rabu (11/8/2021), Gatot mengklaim DPRD Kota Tangerang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Namun, kata dia, anggaran seragam anggota dewan ini terlewat hingga terlambat dialokasikan.

"Sebenarnya kami anggota DPRD Kota Tangerang di tahun anggaran 2020 untuk kendaraan dinas dan pembangunan gedung DPRD sudah kami alokasikan untuk penanganan Covid-19," ujar Gatot.

"Tapi ternyata masih ada yang terselip untuk pengadaan baju dinas yang akhirnya menimbulkan polemik hari ini."

Berdasarkan hasil rapat, anggaran fantastis seragam anggota dewan akhirnya dibaatalkan.

Namun, pernyataan Gatot justru menuai sindiran dari Najwa Shihab.

Pasalnya, pembatalan anggaran itu dilakukan seusai banyaknya kritik yang muncul.

"Namun, kami DPRD pada Selasa yang lalu kita sepakat berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan didampingi sekretariat DPRD untuk pengadaan baju dinas kita batalkan," kata Gatot.

"Dibatalkan setelah ramai ya pak, setelah heboh, setelah viral baru dibatalkan?," sahut Najwa.

Pertanyaan Najwa itu pun diiyakan oleh Gatot.

Baca juga: Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta Berbahan Louis Vuitton Akhirnya Batal, Ini Kata DPRD Tangerang

Baca juga: Respons Najwa Shihab Dengar Alasan soal Dana Rp 5 Juta untuk Seragam Anggota Dewan: Apa Pantas?

Ia mengakui dasar pembatalan anggaran tersebut adalah banyaknya kritik kepada anggota DPRD Kota Tangerang.

"Ya seperti itu, jadi minggu lalu saya diinformasikan teman-teman, dan saya bilang 'Nanti saya coba kumpulkan kawan-kawan'," ternang Gatot.

"Makanya pada Selasa kemarin kita rapat, karena DPRD kan lembaga."

Gatot menjelaskan anggaran seragam itu akhirnya dibatalkan setelah menuai sorotan.

Pernyataan Gatot itu pun memancing rasa penasaran Presenter Najwa Shihab.

Ia menanyakan soal kemungkinan anggaran tetap diberlakukan jika tak menuai kritik.

Dan ternyata, kata Gatot, seragam bernilai fantastis itu sudah menjadi bagian hak anggota dewan dan para pimpinan.

"Tapi alhamdulillah kita semua sepakat untuk mengevaluasi kembali anggaran baju dinas ini," ujar Gatot.

"Tapi kenapa dari awal dianggarkan sedemikian besar? Apakah kalau tidak ramai akan tetap beli baju seharga Rp 5 juta satu stel untuk anggota dewan?," sahut Najwa.

"Untuk baju dinas ini sebenarnya ini fasilitas pimpinan dan anggota DPRD," sambung Gatot.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-2.25:

Berbahan Louis Vuitton

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.

Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa satu di antara lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.

"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).

Dikutip dari Tribunnews.com, rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.

Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.

PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.

Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.

Hadi menuturkan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.

Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.

Terdapat empat peserta tender saat proses lelang sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa.

Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.

Namun setelah viral, pengadaan seragam dinas berbahan Louis Vuitton ini akhirnya dibatalkan.

(TribunWow.com)

Simak Berita terkait

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lapang Dada, Anggota DPRD Kota Tangerang Terima Batalnya Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta