Terkni Daerah
Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta Berbahan Louis Vuitton Akhirnya Batal, Ini Kata DPRD Tangerang
Pengadaan seragam baru DPRD Tangerang berbahan Louis Vuitton dengan anggaran fantastis sempat panen kritik dari masyarakat.
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Pengadaan seragam baru DPRD Tangerang, Banten, berbahan merek Louis Vuitton dengan anggaran fantastis sempat panen kritik dari masyarakat.
Dalam laman resmi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang di lpse.tangerangkota.go.id tercantum anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.
Jumlah yang tertera dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp 312 juta.
Hal itu menuai protes keras terutama bagi warga Kota Tangerang.
Baca juga: Anggota DPRD Kepergok Warga Berduaan dengan Wanita, Polisi Tegaskan Tidak Ada yang Dirugikan
Berbahan Louis Vuitton
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa satu di antara lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.
Hadi menuturkan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.
Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.