Breaking News:

TWK KPK

Soroti TWK KPK, Guru Besar Ilmu Hukum UGM: Ombudsman Mendahului Mahkamah Agung

Ombudsman Republik Indonesia atau ORI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi KPK. Ombudsman Republik Indonesia atau ORI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. 

TRIBUNWOW.COM - Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nur Hasan buka suara soal wewenang Ombudsman RI atau ORI dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK menjadi Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN).

Nurhasan menilai wewenang Ombudsman tidak tepat karena di luar kewenangannya.

Diketahui, ORI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk diangkat menjadi Pegawai ASN.

Pemeriksaan oleh ORI ditujukan pada 3 aspek yaitu : proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, dan penetapan hasil asesmen TWK.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ORI berpendapat telah terjadi Maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK untuk menjadi pegawai ASN.

Baca juga: Novel Baswedan, dan Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Dapati Nomornya Masuk Grup Telegram Bitcoin

Karena terjadi Maladministrasi, ORI mengajukan tindakan korektif yang di antaranya tidak memecat 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK atau yang dinyatakan TMS alih status menjadi pegawai ASN dan sebaliknya mengangkat mereka menjadi pegawai ASN.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan pengajuan tindakan korektif ORI, yaitu :

PERTAMA

Penilaian terjadinya maladministrasi yang dikemukakan ORI lebih banyak terkait dengan prosedur (aspek formal) penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan KPK No.1/2021 yaitu : penyimpangan prosedur rapat harmonisasi, penandatanganan berita acara rapat harmonisasi, dan tidak menyebarluaskan Peraturan KPK tersebut serta penilaian BKN tidak kompeten melaksanakan TWK.

Jika bentuk maladministrasi sebagaimana dikemukakan di atas diukur dari bentuk maladministrasi yang ditentukan dalam UU No.37/2008 yang menjadi kewenangan ORI, maka terdapat ketidakcocokan atau ada pertentangan antara norma dengan praktik yang dilakukan ORI dalam kasus tersebut.

Artinya, ORI telah menjalankan kewenangannya secara tidak tepat karena :

(1) secara normatif maladministrasi yang menjadi kewenangan ORI terkait dengan pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau kelalaian/pengabaian kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterril.

Berdasarkan norma ini, ORI seharusnya menilai adanya Maladministrasi berkaitan dengan penyimpangan prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan TWK serta penetapan peserta TWK tidak lulus padahal nilainya memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus.

Baca juga: Tak Lolos TWK KPK dan Bakal Dipecat, Ronald Paul Merasa Ada 2 Pertanyaan Mengganjal

Realitanya, ORI bukan menilai hal-hal tersebut sebagai bentuk maladministrasi dalam kasus tersebut;

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved