Breaking News:

Virus Corona

Politisi PAN Kritik Perubahan Istilah PPKM Level 4, Saleh Daulay: Tidak Membuat Orang Semakin Paham

Saleh Daulay mengkritisi kebijakan PPKM Level 4 sebagai perpanjangan dari PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Instagram/@salehpd
Wakil Ketua MKD DPR RI, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay saat kunker spesifik pengawasan pemalsuan rapid antigen di Bandara Kualanamu, Medan, 28 Mei 2021. Terbaru, Saleh Daulay mengkritisi kebijakan PPKM Level 4 sebagai perpanjangan dari PPKM Darurat, Kamis (22/7/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah resmi mengubah istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Perubahan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021.

Dilansir TribunWow.com, PPKM Level berjenjang 1-4 secara sederhana merupakan bentuk perpanjangan PPKM Darurat yang akan diterapkan sampai 25 Juli 2021.

Lembar aturan PPKM Level 4 yang diterbitkan melalui Inmendagri No.22 Tahun 2021, Rabu (21/7/2021).
Lembar aturan PPKM Level 4 yang diterbitkan melalui Inmendagri No.22 Tahun 2021, Rabu (21/7/2021). (Covid19.go.id)

Baca juga: Curhat di Mata Najwa, Asep Bongkar Alasan Pilih Dibui ketimbang Didenda PPKM: Rp 100 Ribu Aja Sulit

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti perubahan istilah penanganan Covid-19 tersebut.

Menurut Saleh, pemerintah mestinya tidak perlu mengganti nama atau istilah kebijakan.

Sebab menurutnya, pergantian nama atau istilah itu justru tidak akan membuat orang semakin paham.

"Saya menilai, pemerintah tidak perlu melakukan pergantian nama. Sebab, pergantian nama itu bisa jadi membuat orang tidak paham," kata Saleh, dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (22/7/2021).

"Akibatnya, banyak yang tidak bisa mengikuti dan melaksanakannya," tambahnya.

Baca juga: Lewat Video Call, Krisdayanti Tegur Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat PPKM: Kok Jalan-jalan?

Baca juga: Soroti Perubahan Istilah PPKM Level Berjenjang, Pandu Riono: Problem Kita adalah Komunikasi

Saleh menyebut, pemerintah seharunya hanya cukup menambah aturan yang ada sesuai kondisi di wilayah yang dimaksud.

Oleh karena itu, perubahan istilah semestinya tidak perlu dilakukan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved