Respons Sederet Tokoh soal Polemik 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, dari Fahri Hamzah hingga AHY

TRIBUNWOW.COM - Siang ini, tepat di peringatan Hari Lahir Pancasila, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melaksanakan pelantikan lebih dari seribu pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dilansir Kompas.com, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pelantikan tersebut akan digelar secara daring dan luring. 

“Pelantikan akan diikuti oleh 1.271 pegawai secara daring dan luring di Aula Gedung Juang KPK,” kata Ali Fikri, Senin (31/5/2021) malam.

Untuk memastikan protokol kesehatan pegawai yang dilantik secara langsung di Gedung KPK hanya akan berjumlah 53 orang, sedangkan sisanya mengikuti pelantikan secara virtual. 

Acara tersebut rencananya akan diselenggarakan pukul 13.00 WIB.

“KPK akan menyiarkan seluruh rangkaian kegiatan ini secara langsung melalui kanal YouTube KPK,” ungkapnya.

Baca juga: Saat 51 Pegawai KPK Dipecat dan Dianggap Tak Bisa Dibina, Pengamat: 3 Kali Lipat Penghinaannya

Jelang pelantikan KPK, masih terdengar ramai komentar dari para tokoh untuk menyikapi keputusan Pimpinan KPK bersama dengan Kepala BKN terkait tindak lanjut dari 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 

Diketahui dari 75 orang tersebut, 51 di antaranya dikatakan 'merah' dan tidak bisa dibina sehingga dipecat dari KPK dan 24 orang diantaranya masih bisa menjadi pegawai KPK dengan pembinaan wawasan kebangsaan.

Baru-baru ini yang mendapat sorotan adalah komentar dari mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang kini menjadi elite Partai Gelora. 

Fahri Hamzah yang sebelumnya garang karena banyak mengkritik pemerintah, kini justru membela keputusan pimpinan KPK tersebut.

Dalam acara Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Fahri meminta masyarakat memberi kepercayaan kepada pimpinan KPK atas keputusan yang telah diambil. 

”Berikan kepercayaan pimpinan KPK sekarang, mereka juga anak bangsa yang punya hati nurani. Mereka pasti ingin memperbaiki keadaan dan menuntaskan segala persoalan penyelewengan penegakan hukum di institusi tersebut dari dalam,” ujar Fahri dalam keterangan yang diterima, Senin (31/5/2021) dikutip dari Tribunnews.com.

”Padahal di sana ada ribuan pegawai, jaringan dan anggaran besar. Babak akhir dari koreksi harus kita teruskan. Kita tidak boleh kembali ke belakang,” ungkap mantan politisi PKS itu. 

Masinton Pasaribu yang merupakan anggota Komisi III dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mewajarkan sikap yang diambil oleh pimpinan KPK terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 

Menurutnya itu bukanlah suatu pembangkangan terhadap arahan presiden dan merupakan konsekuensi dari peraturan yang berjalan. 

"Tidak pembangkangan, tidak diberhentikan, tidak soal like or dislike," ujarnya.

Dia menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa yang diunggah dalam YouTube Najwa Shihab pada Jumat (28/5/2021).

Dia mendugaa keputusan yang diambil untuk membina 24 pegawai dan memecat 51 yang lain merupakan jalan keluar dari permasalahan tersebut. 

"Saya tidak tahu seumpama dari 75 kemudian 24 dinyatakan bisa dibina 51nya tidak maka itu sebagai jalan keluar," ujarnya.

Baca juga: Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Buka-bukaan Sebut Harun Masiku di Indonesia, Refly Harun: Buat Syok

Demokrat dan PKS Kompak Mengkritik

Selain petinggi Partai Gelora itu, baru-baru ini Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat juga menanggapi soal TWK yang berhasil membuat 51 pegawai KPK tersebut diberhentikan secara bersamaan. 

"Kalau (TWK) untuk mengetahui kepribadian seseorang, karakter, dan lain sebagainya wajar-wajar saja, tapi jangan sampai kemudian menjadikan itu sebagai penentu apakah dia fit atau tidak untuk menjadi petugas di KPK," kata AHY melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).

AHY menyatakan bahwa dirinya tidak bersepakat apabila tes TWK yang dijalani pegawai KPK menjadi dasar alih status pegawai KPK menjadi ASN juga digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang lain. 

Dia juga turut mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut. 

Senada dengan AHY, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga turut mengkritik keputusan terkait tindak lanjut 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 

Pimpinan partai oposisi tersebut dengan tegas menyampaikan hal tersebut di hadapan kader partainya.

"Menyaksikan fakta ini rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak, kesadaran nurani publik tersakiti," ujar Syaikhu dalam acara Halal Bi Halal dan Puncak Acara HUT ke-19 PKS, Minggu (30/5/2021).

Dia juga menyebut apakah integritas 51 pegawai KPK tersebut tidak mencerminkan rasa pancasilais dan cinta NKRI.

"Hari-hari ini rakyat Indonesia juga menyaksikan secara kasat mata, atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia para pejuang antikorupsi ramai-ramai disingkirkan," tegas Syaikhu.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kompak Pilih Dipecat Dibanding Dibina: Ini Pelecehan dan Penghinaan

Ramai-ramai Dukung Arahan Presiden

Seperti diketahui Presiden Jokowi ikut memberi tanggapan terkait polemik nasib 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK pada Senin (17/5/2021) lalu. 

Waktu itu nasib 75 pegawai KPK belum jelas dan hanya diminta menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya kepada atasannya.

Jokowi menegaskan, TWK tak bisa serta merta dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

Kala itu banyak Anggota Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja KPK menilai pernyataan presiden tersebut sangat tepat. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap ada keputusan tepat dan cepat terkait 75 pegawai yang tak lolos tes.

Keputusan itu diperlukan agar agenda pemberantasan korupsi bisa terus berjalan dengan lebih baik.

"Kami juga berharap ada keputusan yang tepat dan cepat agar pemberantasan korupsi di Tanah Air dapat berjalan dengan lebih baik lagi untuk menuju Indonesia yang lebih maju," kata Pangeran kepada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyebut harapan presiden merupakan harapan kita semua, khususnya terkait masalah pemberantasan korupsi. 

"Agar tupoksi KPK dapat berjalan lebih baik sebagaimana harapan presiden dan harapan kita semua," ujarnya.

Saat itu legislator dari Partai Nasdem yang juga duduk di Komisi III, Eva Yulianna meminta pimpinan KPK menindaklanjuti arahan presiden.

Dia mengatakan arahan presiden sudah tepat untuk mengahiri polemik di tubuh KPK tersebut.

Baca juga: PGI Angkat Bicara soal 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dinonaktifkan, Nilai sebagai Pelemahan KPK

"Menurut kami, 75 pegawai KPK yang diketahui tak lolos tes, bagaimanapun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, kita tetap menghargai dan memberikan perhatian," ujar Eva dalam keterangannya, Selasa (18/5/2021).

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani juga angkat bicara.

Ia meminta agar KPK, BKN, dan Kemenpan RB segera menyelesaikan persoalan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK

"Menurut kami di Komisi III ya karena Presiden sudah bicara dan meminta agar KPK, BKN, dan Kemenpan RB menyelesaikan persoalan 75 pegawai KPK ini dengan baik. Ya, maka ketiga instansi ini mesti merancang penyelesaian," ucap Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Dalam keterangannya, Wakil Ketua PPP itu juga menyebut Lembaga Ketahanan Nasional perlu dilibatkan untuk menengahi polemik tes TWK tersebut.

"Hemat saya, kalau yang dipersoalkan itu terkait dengan wawasan kebangsaan, maka ada baiknya ketiga instansi ini juga meminta Lemhannas untuk memberikan pendapat dan masukan," ujarnya. (TribunWow.com)

Berita terkait TWK KPK

Artikel ini telah diolah dari Kompas.com dengan judul AHY: Jangan Sampai TWK Jadi Penentu Layak atau Tidak Seseorang di KPK, , Menanti Keputusan Tepat dan Cepat Pimpinan KPK atas Polemik TWK, KPK Pastikan Besok Lantik 1.271 Pegawai Jadi ASN