Lantik Pegawai Lulus TWK, Firli Bahuri Ungkap Cara Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

TRIBUNWOW.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelantikan tersebut mengambil tempat di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Ketika menyampaikan sambutan, Firli mengungkit tujuan KPK mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Baca juga: Sempat Minta Tunda Pelantikan, 700 Pegawai KPK Akhirnya Tetap Dilantik: Terpaksa Mengikuti

Sambutan Firli ditayangkan langsung di YouTube Kompastv, Senin (1/6/2021).

Mulanya Firli mengungkit soal pelantikan ASN yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila yakni tanggal 1 Juni.

"Semangat Pancasila untuk mewujudkan tujuan negara, inilah yang terus kita junjung dan kita wujudkan," ujar Firli.

"Kita segenap anak bangsa yang diberi mandat, bekerja di KPK terus berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut dengan semangat Pancasila melalui upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Firli lalu menjelaskan tujuan KPK adalah mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, KPK memiliki visi, bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Lalu Firli menjabarkan empat misi yang dilakukan oleh KPK untuk mewujudkan tujuan lembaga antirasuah tersebut.

Pertama adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui peningkatan sistem, pengelolaan adminsitrasi lembaga negara, dan pemerintah yang anti korupsi.

Kedua, meningkatkan upaya pencegahan melaui penndidikan masyarakat yang komprehensif.

Ketiga, pemberantasan korupsi yang efektif, akuntabel, dan profesional.

Lalu poin terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sebelumnya, sebanyak 700 pegawai KPK yang lulus TWK sempat mengirimkan surat terbuka kepada Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar menunda pelantikan hingga meminta agar seluruh pegawai KPK dilantik menjadi ASN.

Namun pada akhirnya 700 pegawai tersebut tetap mengikuti acara pelantikan dan dilantik menjadi ASN.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wahyu Prestianto selaku Penyidik Senior KPK yang lolos TWK.

"Permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pimpinan," kata Wahyu lewat keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Wahyu menyampaikan, para pegawai KPK yang sempat meminta agar pelantikan ditunda terpaksa mengikut pelantikan.

"Pegawai terpaksa mengikuti pelantikan karena sudah diterbitkan surat perintah," katanya.

Sebagai informasi, dari 1.349 pegawai KPK yang mengikuti tes, tersaring 75 tak dapat lulus TWK dan gagal menjadi ASN.

Lalu dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK tersebut, 51 diantaranya diberhentikan dan 24 pegawai dinyatakn akan dibina kembali.

Berikut ini adalah lima poin dalam surat terbuka yang sempat disampaikan oleh 700 pegawai KPK kepada para Pimpinan KPK pada Kamis (27/5/2021).

1. Pertama meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN untuk di tunda.

2. Kedua, meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai dengan Perundang-Undangan dan arahan Presiden Joko Widodo.

3. Poin ketiga adalah tidak mendukung adanya pemberhentian pegawai.

4. Empat, meminta agar hasil TWK dapat disampaikan secara terbuka, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Kelima, meminta agar dapat berdiskusi bersama dengan pimpinan KPK untuk mencari solusi atas polemik alih fungsi status kepegawaian dan TWK tersebut.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menyebut, aksi solidaritas para pegawai KPK ini baru sekali terjadi sepanjang sejarah berdirinya KPK di Indonesia.

"Kita tengah menyaksikan solidaritas tanpa dan melampaui batas dari Pegawai KPK yang lulus TWK terhadap para koleganya yang disingkirkan secara melawan hukum oleh Pimpinan KPK melalui instrumentasi TWK," kata BW dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Melalui surat itu, pegawai KPK meminta agar hasil TWK dibatalkan, memerintahkan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN sesuai mandat UU 19/2019 dan PP 41/2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta meminta penundaan pelantikan.

"Fakta ini sekaligus menegaskan spirit yang berkembang berupa solidaritas yang berpucuk dari akal sehat dan berpijak dari nurani menjadi 'barang langka' yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun," kata BW.

BW juga menilai, aksi solidaritas tersebut menandakan bahwa para pegawai KPK sudah tidak lagi percaya dengan pimpinan KPK saat ini.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kompak Pilih Dipecat Dibanding Dibina: Ini Pelecehan dan Penghinaan

Baca juga: Respons Sederet Tokoh soal Polemik 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, dari Fahri Hamzah hingga AHY

Lalu berikut ini adalah daftar nama 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK:

1. Sujanarko
2. Ambarita Damanik
3. Arien Winiasih
4. Chandra Sulistio Reksoprodjo
5. Hotman Tambunan
6. Giri Suprapdiono
7. Harun Al Rasyid
8. Iguh Sipurba
9. Herry Muryanto
10. Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo
11. Faisal Djabbar
12. Herbert Nababan
13. Afief Yulian Miftach
14. Budi Agung Nugroho
15. Novel Baswedan
16. Novariza
17. Budi Sokmo Wibowo
18. Sugeng Basuki
19. Agtaria Adriana
20. Aulia Postiera
21. Praswad Nugraha
22. March Falentino
23. Marina Febriana
24. Yudi Purnomo
25. Yulia Anastasia Fu'ada
26. Andre Dedy Nainggolan
27. Ahmad Fajar
28. Airien Marttanti Koesniar
29. Juliandi Tigor Simanjuntak
30. Nurul Huda Suparman
31. Rasamala Aritonang
32. Andi Abdul Rachman Rachim
33. Nanang Priyono
34. Qurotul Aini
35. Hasan
36. Rizki Bayhaqi
37. Rizka Anungnata
38. Candra Septina
39. Waldy Gagantika
40. Abdan Syakuro
41. Ronald Paul
42. Panji Prianggoro
43. Damas Widyatmoko
44. Rahmat Reza Masri
45. Benydictus Siumlala Martin Sumarno
46. Adi Prasetyo
47. Ita Khoiriyah
48. Tri Artining Putri
49. Christie Afriani
50. Rieswin Rachwell
51. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan
52. Wisnu Raditya Ferdian
53. Teuku Rully
54. JN
55. EO
56. YA
57. DT
58. FP
59. NL
60. SD
61. GS
62. UK
63. IA
64. TT
65. HN
66. RN
67. SA
68. AR
69. KN
70. DW
71. NM
72. AM
73. IN
74. TP
75. RD

Sejumlah nama tak ditampilkan redaksi demi alasan keamanan.

Simak videonya mulai menit ke-52.00:

(TribunWow.com/Anung)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul Penyidik Lolos TWK: Permohonan Penundaan Pelantikan Ditolak Pimpinan KPK

Berita lain terkait KPK