700 Pegawai KPK yang Lolos TWK Dikabarkan Kompak Tak Hadiri Pelantikan Jadi ASN, Ini Kata Pengamat

TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 700 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kompak tak menghadiri acara pelantikan sebagai (Aparat Sipil Negara) ASN pada Selasa (1/6/2021). 

Hal tersebut ditanggapi oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul dan Pakar Hukum Tata Negara Margito Kamis.

Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (1/6/2021) Chudry menyayangkan aksi solidaritas 700 pegawai tersebut.

Meski tidak membuat kerja KPK terhenti, namun ia tidak mengelakkan akan terjadinya penurunan performa dari kinerja KPK. 

"Saya kira tidak akan membuat KPK menjadi berhenti." kata Chudry, Selasa (1/6/2021)

"(Tetapi) Kalau hanya solidaritas, solidaritas ini mengurangi performa KPK itu sendiri." 

Baca juga: Pertama Kali Terjadi di Indonesia, Aksi Solidaritas 700 Pegawai KPK Minta Hasil TWK Dibatalkan

Baca juga: Sempat Minta Tunda Pelantikan, 700 Pegawai KPK Akhirnya Tetap Dilantik: Terpaksa Mengikuti

Menurutnya hal tersebut bukanlah cara yang terbaik untuk menanggapi polemik yang terdapat dalam KPK, apalagi pegawai tersebut adalah orang yang taat pada Hukum.

Chudry menilai aksi ini lebih mirip dengan pemboikotan.

"Jadi saya kira kalau mau melakukan solidaritas, bentuknya bukan seperti ini, karena ini seperti pemboikotan." Ungkapnya.

Menurutnya aksi solidaritas bisa ditempuh dengan jalur hukum.

Jika solidaritas tersebut menghambat Kerja KPK, menurut Chudry Pemerintah bisa mengambil alih.

"Kalau nanti sampai terjadi seperti ini (performa KPK menurun akibat aksi solidaritas)," lanjut Chudry.

"Saya kira nanti presiden dan pemerintah akan mengeluarkan Perpu untuk mengambil alih sementara penyidik dari kepolisian dan lembaga lain." 

Tanggapan berbeda datang dari Margito, dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Ditambah, dia merasa itu dalah hak dari 700 orang pegawai KPK tersebut, apakah memilih hadir atau tidak.

"Saya hormati sikap mereka sepenuhnya, mau datang ikut pelatihan monggo," ujar Margito

"Kalau mau ikut datang juga saya hormati mereka karena itu hak mereka."

Dirinya hanya beranggapan bahwa pelantikan hanya sebagai titik awal mereka menjadi pegawai KPK yang sah.

Margito hanya memperingatkan ketua KPK, Firli Bahuri.

Dia meminta kepada pimpinan KPK tersebut untuk mengikuti proses hukum terkait polemik kepegawaian KPK. 

Dikutip dari Kompas.com pada Senin (31/5/2021) sebelumnya dikabarkan 700 pegawai ini meminta untuk menunda pelantikan kepegawaian KPK sebagai bentuk solidaritas.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpandangan aksi tersebut sebagai bentuk ketidak percayaan pegawai terhadap pemimpinnya.

Bambang menambahkan bahwa aksi solidaritas ini baru perama kali terjadi sepanjang sejarah KPK.

Aksi tersebut juga dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Pemimpin KPK dan Presiden Jokowi.

Isi surat tersebut bertuliskan perihal penundaan hasil TWK dan mengangkat seluruh pegawai KPK menjadi ASN. 

(TribunWow.com/Krisna)

Baca berita TWK KPK lainnya

Artikel ini telah diolah dan telah tayang pada Tribunnews.com dengan judul 700 Pegawai Lolos TWK Kompak Tak Hadiri Pelantikan jadi ASN, Bagaimana Kerja KPK Setelahnya? dan Kompas.com dengan judul KPK Pastikan Besok Lantik 1.271 Pegawai Jadi ASN