Breaking News:

Terkini Nasional

YLBHI Bawa Kasus 75 Pegawai KPK Nonaktif ke Komnas HAM, Petrus Selestinus: Patut Disesalkan

YLBHI dan 75 Pegawai KPK nonaktif, telah merumuskan ada 8 poin yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Editor: Lailatun Niqmah
HO/TribunWow.com
PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI 

TRIBUNWOW.COM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) YLBHI bersama 75 Pegawai KPK nonaktif, telah menyampaikan Laporan atau Pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.

Laporan ini terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan pascatidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Senin (24/5/201) di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. 

Dalam laporan itu, YLBHI dan 75 Pegawai KPK nonaktif, telah merumuskan ada 8 (delapan) poin yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM berupa pembatasan HAM, yang diduga telah dilakukan oleh Pimpinan KPK, Firli Bahuri dkk.

Baca juga: Soal Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Novel Baswedan di Mata Najwa: Ini Menghina dan Keterlaluan

Langkah YLBHI patut disesalkan, karena YLBHI, justru terjebak sebagai "sutradara" sedangkan 75 Pegawai KPK nonaktif sebagai "aktor" dalam dramaturgi politisasi hukum.

Apa yang dilakukan YLBHI tidak "conform" dengan visi dan misi YLBHI sebagai lokomotif Demokrasi dan HAM.

YLBHI mengesampingkan konstitusinalitas "pembatasan HAM" yang dipersoalkan 75 Pegawai nonaktif KPKl (pasal 28J UUD 45) sebagai pelanggaran Ham. 

Dramaturgi YLBHI dan Komnas HAM

Sebagai "lokomotif demokrasi dan HAM", maka langkah Asfinawati membawa YLBHI dalam kasus penonaktifan 75 Pegawai KPK ke Komnas HAM dengan dasar terjadi Pembatasan HAM, jelas hanya sebagai  dramaturgi dan langkah sesat.

YLBHI seharusnya tahu bahwa prinsip negara hukum yang demokratis di manapun adalah "setiap warga negara harus tunduk pada pembatasan HAM oleh UU demi menjamin HAM orang lain."

Artinya tidak ada seorangpun warga negara, dapat seenaknya menggunakan 100% HAM-nya, melainkan ia harus tunduk pada pembatasan Ham oleh UUD 45 dan UU.

Baca juga: Istana Pastikan KPK Tak Membangkang dari Pesan Jokowi saat Pecat 51 Pegawai Tak Lulus TWK

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved