Breaking News:

Reshuffle Kabinet

Sebut Prabowo Subianto dan Nama-nama Ini Tak Mungkin Direshuffle Jokowi, Pengamat: Haram Hukumnya

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, ada beberapa nama menteri yang tidak mungkin direshuffle oleh Jokowi.

Editor: Mohamad Yoenus
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Terbaru, Prabowo disebut-sebut menjadi satu di antara menteri yang tak mungkin direshuffle oleh Jokowi. 

TRIBUNWOW.COM - Isu Reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin santer dibicarakan.

Sejumlah nama kemudian muncul ke publik, baik disebut layak direshuffle, atau sebaliknya, dipertahankan oleh presiden.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, ada beberapa nama menteri yang tidak mungkin direshuffle oleh Jokowi.

Baca juga: Usulkan Mahfud MD Di-reshuffle, Pengamat Singgung Kepulangan Rizieq Shihab: Pentingnya Apa?

Satu di antaranya adalah menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai politik.

"Saya selalu mengatakan bahwa haram hukumnya ketua umum partai politik yang jadi menteri itu di-reshuffle," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (20/4/2021).

"Itu tidak mungkin di-reshuffle karena menyangkut stabilitas politik," tambah Adi.

Adapun, saat ini ada tiga menteri Jokowi yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Seperti Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa - 3 Ketua Umum Partai Politik akan Dilantik Jadi Menteri Jokowi, Bolehkah Rangkap Jabatan?
Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa - Pengamat politik Adi Prayitno beberkan daftar menteri yang tidak mungkin di-reshuffle, termasuk ketua umum partai politik. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Terakhir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, yang menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Selain itu, Adi juga menyebut menteri yang selalu diandalkan Presiden di bidang infrastruktur tidak akan di-reshuffle.

"Menteri yang cukup diandalkan oleh Jokowi terutama soal legesti di bidang infrastuktur."

"Jadi sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin di-reshuffle," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Adi pun menyebut satu di antaranya adalah sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, jatah menteri dari partai politik tidak mungkin dikurangi.

Menurutnya, jika ada satu menteri dari partai politik yang di-reshuffle, maka wajib memasukkan kembali jatah menteri dari partai politik lainnya.

"Haram hukumnya mengurangi jatah menteri dari partai politik, iya benar (kalau keluar satu partai politik, harus masuk satu)," ungkap Adi.

Ia pun tak menampik ada desas-desus Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam kabinet.

Kabarnya, sosok dari PAN ini dikaitkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) dan Kementerian Perhubungan.

"Kalau melihat gosip-gosip dari A1, yang datang dari tim sukses Joko Widodo kemarin kan dikaitkan dengan dua kementerian, PMK dan Kementerian perhubungan."

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved