Reshuffle Kabinet
Beberkan Tujuan Jokowi Bentuk 2 Kementerian Baru, Fadjroel Rachman: Efisiensi Anggaran Lebih Fokus
Fadjroel Rachman mengatakan, diubahnya BKPM menjadi Kementerian Investasi dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan anggaran.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Dikbud/Ristek, pada Jumat (9/4/2021) kemarin.
Berdasarkan penjelasan Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilki beberapa alasan terkait pembentukan 2 kementerian baru tersebut.
Satu di antaranya adalah agar anggaran bisa digunakan secara efisien oleh kementerian yang baru .

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Pengamat: Belum Cukup Waktu untuk Evaluasi Kembali Kinerja Semua Menteri
Hal tersebut disampaikan oleh Fadjroel dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Kamis (15/4/2021).
Fadjroel sendiri mengaku belum tahu siapa orang yang akan ditunjuk untuk mengisi 2 pos kementerian baru tersebut.
"Kita juga belum tahu kapan akan ada pengisian mengenai menterinya dan siapa yang akan mengisinya," kata dia.
Ia mengatakan pembentukan 2 pos kementerian itu telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"Untuk efisiensi dan efektivitas, untuk perubahan dan atau pengembangan tugas dan fungsi dengan kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas," ujar Fadjroel.
"Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah," sambungnya.
Kemudian terkait pembentukan Kementerian Investasi, Fadjroel menyampaikan bahwa pemerintah optimis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga lima persen di tahun 2021 ini.
"Kementerian investasi yang diperlukan untuk memenuhi hal tersebut," ujarnya.
Fadjroel juga menyebut bahwa perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi akan mampu menghemat anggaran.
Ia mengulas bagaimana Kementerian Investasi akan bisa langsung mengambil kebijakan tidak seperti BKPM yang hanya sebagai pelaksana karena berbentuk badan.
"Kalau kebijakan bisa diambil, tentu efektivitasnya akan terjamin dan kemudian efisiensi anggaran akan lebih difokuskan," ungkap Fadjroel.
"Inilah yang ingin dikejar oleh presiden dan ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008."
"Presiden ini tujuannya jelas Indonesia maju," jelas Fadjroel.
Lalu terkait peleburan Kemendikbud dan Kemenristek, Fadjroel menyampaikan bahwa pemerintah juga menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas.
Simak videonya mulai menit ke-3.50:
Daftar Nama Menteri Rawan Reshuffle
Wacana reshuffle menjadi sorotan seusai rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.
Diketahui ada dua versi nama-nama menteri yang kemungkinan akan diganti oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Pertama adalah versi dari relawan Jokowi Mania (JOMAN) dan kedua versi dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO).
Dari dua versi tersebut, ternyata daftar nama menteri yang kemungkinan besar akan di-reshuffle tidak jauh berbeda.
Baca juga: Belum Dapat Info soal Reshuffle, Wasekjen PDIP: Presiden Sebaiknya Komunikasi dengan Partai Koalisi
Versi Relawan Jokowi
Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (JOMAN) Immanuel Ebenezer menyebut ada lima nama menteri yang pantas untuk di-reshuffle.
Immanuel mengatakan, ia memiliki sejumlah bukti bahwa kelima menteri yang ia sebut itu tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
Bahkan ia menyebut ada menteri yang terus menerus membuat kesalahan sehingga memposisikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam posisi yang sulit.
Hal itu diungkapkan oleh Immanuel dalam acara KOMPAS PETANG, Kompastv, Selasa (13/4/2021).
Berikut ini adalah lima nama menteri yang diusulkan agar di-reshuffle oleh Immanuel:
1. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfhi
2. Menteri Sekretariat Negara, Pratikno
3. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate
4. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil
"Dari lima ini kita lihat mereka punya track record yang cukup layak untuk diganti," kata Immanuel.
Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mardani Ali: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode Kedua
Versi Survei IPO
Dikutip dari Tribunnews.com, diketahui Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah merilis daftar nama menteri yang layak di-reshuffle dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024".
Berbeda dengan versi relawan Jokowi, IPO mengurut nama-nama menteri dari angka 1 hingga 15.
Urutan pertama berarti menerima banyak suara dari masyarakat bahwa menteri yang bersangkutan layak untuk diganti atau di-reshuffle.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IPO, nama-nama menteri yang layak di-reshuffle berkaitan dengan program selama pandemi Covid-19.
Berikut ini adalah 15 nama menteri yang layak di-reshuffle versi IPO:
1. Menkumham Yasonna Laoly: 54,0 persen
2. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah: 46,0 persen
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali: 41,2 persen
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo: 34,0 persen
5. Menkominfo Johhny G. Plate: 29,0 persen
6. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki: 28,5 persen
7. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo: 27,0 persen
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar: 23,8 persen
9. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto: 19.3 persen
10. Menteri ESDM Arifin Tasrif: 19,0 persen
11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati: 15,0 persen
12. Menteri ATR Sofyan Djalil: 12,1 persen
13. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan: 9,8 persen
14. Mendikbud Nadiem Makarim: 9,7 persen
15. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy: 9,1 persen
Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.
Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.
Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen. (TribunWow.com/Anung)
Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO