Sempat Tuding Pemerintah Terlibat, AHY Kini Berterima Kasih pada Jokowi seusai Kubu Moeldoko Ditolak

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu terkait dengan keputusan pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (31/3/2021), AHY mengaku menerima keputusan tersebut dengan rasa syukur.

Baca juga: Mahfud MD Ngaku Bersahabat dengan SBY dan Moeldoko meski Akhirnya Tolak Sahkan Demokrat Versi KLB

Baca juga: Reaksi AHY saat Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Langsung Sebut Jhoni Allen Dokter Hewan

Menurut dia, keputusan pemerintah itu merupakan kabar baik bagi Partai Demokrat.

"Dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut," ujar AHY, dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Rabu (31/3/2021).

"Kami bersyukur, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik."

"Bukan hanya untuk Partai Demokrat, tapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air."

Tak hanya itu, menurut AHY, dalam kasus ini pemerintah telah menegakkan hukum dengan adil.

Ia lantas mengucapkan terima kasih pada Jokowi.

Meskipun sebelumnya, AHY sempat menuding pemerintah turun tangan dalam upaya pencongkelan Partai Demokrat. 

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah

Baca juga: Tuntut Moeldoko Tanggung Jawab Buat Demokrat Sakit Hati, AHY Sebut Upaya Pembusukan: Tolong Dijawab

"Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," ucap AHY.

"Untuk itu atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia."

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Presiden RI, Bapak Joko Widodo."

Dengan ditolaknya Partai Demokrat kubu Moeldoko, AHY menilai Jokowi telah melaksanakan janji pemerintah.

Tak hanya pada Jokowi, AHY juga turut menyingung nama Mahfud MD hingga Yasonna Laoly.

"Yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini," kata AHY.

"Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan pada Menko Polhukam, Bapak Prof Mahfud MD."

"Terima kasih dan penghargaan juga pada Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-3.26:

Pernyataan Menkumham

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. (TribunWow.com)

Baca artikel lain terkait

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY: Keputusan Pemerintah Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan di Tubuh Partai Demokrat