Diminta Demokrat Versi KLB untuk Usut Tuntas Kasus Hambalang, KPK: Didasarkan pada Alat Bukti

TRIBUNWOW.COM - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri buka suara soal permintaan kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang yang menginginkan KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek Hambalang.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ali Fikri menegaskan suatu penanganan perkara oleh KPK merupakan murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti.

"Kami tegaskan penanganan perkara yang dilakukan KPK adalah murni proses hukum yang didasarkan pada alat bukti dan tidak ada kaitan dengan hal lain di luar penegakan hukum," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Detik-detik Demokrat Kubu AHY Buka Dompet lalu Pamer KTA di Depan Kubu Moeldoko

Upaya untuk menarik KPK dalam pusaran politik, kata Ali, bukan hal baru dan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang berusaha mengaburkan atau mengambil kesempatan.

Ia kembali menegaskan, KPK dalam menetapkan tersangka didasari setidaknya terdapat dua bukti permulaan yang cukup.

"KPK tidak akan terpengaruh dengan upaya-upaya tersebut dan akan tetap bekerja pada koridor penegakan hukum," tegas Ali.

Tudingan Partai Demokrat Versi KLB Deliserdang

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB Max Sopacua mengatakan, hingga saat ini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021).

Menurut Max Sopacua, KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Baca juga: Kubu KLB Seret Nama Ibas ke Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sebar Fitnah

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum 'tersentuh'.

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max.

Adapun kubu kontra-AHY sengaja menggelar konferensi pers di Hambalang karena kasus korupsi proyek Hambalang dinilai menjadi penyebab rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max.

Respons Partai Demokrat soal Kasus Hambalang

Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menantang kubu KLB Deliserdang untuk menyerahkan bukti baru terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

Herzaky mengatakan, partainya memiliki sikap tegas terkait kasus Hambalang yakni mempersilakan penegak hukum untuk membuka kasus itu kembali.

Baca juga: Kubu Moeldoko dan AHY Cekcok Bertemu Satu Acara, sampai Minta Maaf Debat di TV: Edukasi yang Jelek

Ia pun meminta proses hukum ini dilakukan secara terang-benderang seperti pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih," kata Herzaky, Kamis (25/3/2021) malam.

Sebelumnya, Ibas pernah membantah tudingan keterlibatan dalam kasus Hambalang.

Ibas membantah pernyataan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum bahwa dia menerima aliran dana hasil korupsi proyek Hambalang.

"Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang. Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas dilansir dari Kontan, 27 Februari 2013.

Ibas berharap masyarakat dapat melihat secara jernih dan tidak terpengaruh dengan opini-opini.

Dia menyarankan Anas agar fokus saja menjalani proses hukum di KPK dan tidak beropini di hadapan publik. (*)

Berita lainnya terkait Isu Kudeta Partai Demokrat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Jawaban KPK Diminta Demokrat Versi KLB Usut Tuntas Kasus Hambalang