Tak Terima, Jokowi Mania Balikkan Tuduhan BW: Tudingan yang Menyeret KLB Demokrat ini Brutal

TRIBUNWOW.COM - Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menolak tuduhan pengacara Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW) tentang demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Minggu (14/3/2021).

Menurut Immanuel, tuduhan BW ke Jokowi tidak berdasar.

Baca juga: Tanggapi Bambang Widjojanto Sebut Ada Brutalitas Era Jokowi, Ali Ngabalin: Lucu, Geli, dan Jijik

Namun pihak Partai Demokrat membantah dengan menyebut ucapan BW terbukti jika gugatan mereka terkait kongres luar biasa (KLB) tidak diakomodasi.

"Hari ini 'kan terbukti bahwa Menkumham sudah mengakomodasi Pak Moeldoko sebagai ketua umum hasil KLB," komentar Immanuel Ebenezer menanggapi tudingan tersebut.

Ia lalu membalikkan tuduhan BW yang dianggap terlalu cepat menyimpulkan tanpa ada bukti.

"Artinya begini, kita melihat justru tudingan yang dilakukan Bambang Widjojanto ini yang brutal," ucap Immanuel.

"Kok belum ada sesuatu yang disimpulkan, itu 'kan aneh. Belum terjadi tapi sudah ada kesimpulan," sindirnya.

Ia menyebut tidak benar jika pemerintah saat ini tidak memperjuangkan demokrasi.

Menurut Immanuel, dirinya pun tidak akan mendukung pemerintahan yang tidak mengedepankan demokrasi.

Baca juga: Sebut KLB Demokrat Bukan Sekadar Abal-abal, Bambang Widjojanto: Ini Brutalitas pada Periode Jokowi

"Artinya begini, kalau kita bicara demokrasi, kita ini orang yang punya pemikiran terhadap demokrasi. Kita marah sekali ketika demokrasi ini dicabik-cabik," ungkapnya.

"Kita aktivis '98, kita punya komitmen untuk menjaga republik ini tetap pada relnya. Kita tidak akan pernah patuh atau tunduk terhadap rezim yang brutal terhadap demokrasi," tegas Ketua Ikatan Aktivis '98 ini.

"Jadi sekali lagi, tudingan-tudingan yang menyeret KLB Demokrat ke Presiden ini adalah cara-cara brutal," tambah Immanuel.

Kuasa hukum Partai Demokrat Donal Fariz membantah hal tersebut.

Ia menilai tidak layak Immanuel membalikkan pernyataan tanpa menunggu terlebih dulu keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait perkara KLB.

"Kalau terlalu cepat berkesimpulan membalikkan kritiknya. Menurut saya alat ujinya itu adalah nanti apa yang menjadi keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai perkara KLB," balas Donal Fariz.

"Apakah kemudian mengesahkan atau tidak, yang jelas menurut kami secara fatwa hukum baik dari konteks Undang-undang Partai Politik, keputusan Menteri Hukum dan HAM, sampai dengan data-data sekunder lainnya," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit 3.30:

Bambang Widjojanto: Ini Brutalitas pada Periode Jokowi

Pengacara Bambang Widjojanto mengecam keras penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara yang dianggap ilegal.

Dilansir TribunWow.com, Bambang mendampingi Partai Demokrat pihak pendukung Ketua Umum terpilih 2020 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat, sebagiannya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebetulnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah. Bukan sekadar Partai Demokrat," ucap Bambang menanggapi kasus itu, seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

"Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar pasal 1 konstitusi kita," lanjutnya.

Ia menyinggung KLB tersebut juga telah melanggar AD/ART yang menjadi dasar hukum partai.

"Konstitusi partai pun diinjak-injak," ungkap aktivis HAM ini.

Bambang melanjutkan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui pihak AHY menyebut KLB di Deliserdang sebagai acara abal-abal yang mengatasnamakan Demokrat.

"Kalau ini pun diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekadar abal-abal," kecam Bambang.

"Ini brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini.

"Mudah-mudahan ini bisa diatasi," tambah dia.

Baca juga: Benarkan Sikap Presiden soal KLB Demokrat, Hendri Satrio: Pak Jokowi Itu Begini-begini Jago

Ia berharap kejadian serupa tidak berlanjut.

Menurut Bambang, jika kudeta Partai Demokrat benar-benar terjadi maka akan menjadi ancaman bagi partai politik lainnya, bahkan masyarakat dan negara.

"Jadi ini tidak main-main. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini," tegas Bambang.

"Itu mengancam bukan hanya partai, tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara ini," ungkap pendiri KontraS ini.

Ia menyinggung ketua umum terpilih dalam KLB di Deliserdang adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Apalagi ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya itu sangat strategis sebagai KSP. Simbol negara ada di situ," komentar Bambang. (TribunWow.com/Brigitta)