Isu Kudeta Partai Demokrat
Tak Terima, Jokowi Mania Balikkan Tuduhan BW: Tudingan yang Menyeret KLB Demokrat ini Brutal
Immanuel Ebenezer, menolak tuduhan pengacara Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW) tentang demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
"Kalau terlalu cepat berkesimpulan membalikkan kritiknya. Menurut saya alat ujinya itu adalah nanti apa yang menjadi keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai perkara KLB," balas Donal Fariz.
"Apakah kemudian mengesahkan atau tidak, yang jelas menurut kami secara fatwa hukum baik dari konteks Undang-undang Partai Politik, keputusan Menteri Hukum dan HAM, sampai dengan data-data sekunder lainnya," tambahnya.
Lihat videonya mulai menit 3.30:
Bambang Widjojanto: Ini Brutalitas pada Periode Jokowi
Pengacara Bambang Widjojanto mengecam keras penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara yang dianggap ilegal.
Dilansir TribunWow.com, Bambang mendampingi Partai Demokrat pihak pendukung Ketua Umum terpilih 2020 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat, sebagiannya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebetulnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah. Bukan sekadar Partai Demokrat," ucap Bambang menanggapi kasus itu, seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/3/2021).
Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB
"Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar pasal 1 konstitusi kita," lanjutnya.
Ia menyinggung KLB tersebut juga telah melanggar AD/ART yang menjadi dasar hukum partai.
"Konstitusi partai pun diinjak-injak," ungkap aktivis HAM ini.
Bambang melanjutkan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui pihak AHY menyebut KLB di Deliserdang sebagai acara abal-abal yang mengatasnamakan Demokrat.
"Kalau ini pun diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekadar abal-abal," kecam Bambang.
"Ini brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini.
