Samakan TGUPP Milik Anies Layaknya Anak Pungut, Gerindra Singgung BW Jadi Kuasa Hukum Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Andyka, menilai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus dibubarkan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Senin (15/3/2021).

"Sebenarnya dari awal pada saat kita rapat anggaran itu sudah terjadi perdebatan masalah TGUPP itu akan tetap dilanjutkan atau tidak," ungkap Andyka.

Baca juga: PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Tertawa: Siapa yang Mau Nyambut?

Ia menyebut pembubaran itu sudah diminta fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta.

Sejauh ini hanya fraksi Partai Gerindra yang meminta TGUPP berbenah diri.

"Bahkan dari fraksi-fraksi yang lain menuntut TGUPP dibubarkan. Hanya saja kami dari Partai Gerindra masih memberi kesempatan sebagai pengusung dari Gubernur Anies dan Sandi saat itu supaya bisa TGUPP bekerja lebih baik, lebih profesional," paparnya.

"Dalam arti bukan mencampuri urusan yang bukan kebijakan tupoksinya," kata Andyka.

Namun dalam kenyataannya TGUPP tidak kunjung berbenah diri.

Pihaknya pun kerap mendapat laporan terkait kinerja TGUPP.

Ia lalu mengibaratkan posisi TGUPP dalam keluarga.

Baca juga: Sebut Anies hingga Ganjar Sulit Saingi Prabowo, Pengamat Bandingkan dengan Jokowi saat Pimpin DKI

"Kalau berbicara suami istri, suaminya itu gubernur, istrinya itu wakil gubernur. Anak-anak kandungnya SKPD, UKPD, asisten, dan lain sebagainya. Sementara TGUPP kalau diistilahkan sebagai anak pungut," kata Andyka.

Menurut Andyka, peran TGUPP ini justru kerap kali mencampuri kebijakan strategis yang seharusnya dibicarakan gubernur dengan wakil gubernur dan jajarannya.

"Kenapa anak pungut ini bisa begitu besar mempengaruhi segala sesuatunya yang bisa mempengaruhi segala sesuatunya yang harusnya dibicarakan dengan istrinya, wakil gubernur, dan anak-anaknya," singgung Andyka.

Selain itu, ia mengungkit peran anggota TGUPP Bambang Widjojanto (BW) yang kini menerima penunjukkan sebagai kuasa hukum Partai Demokrat.

Menurut dia, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan TGUPP.

"Kami melihat, ditambah lagi kejadian Pak BW ini menerima sebagai lawyer," katanya.

"Kami tidak ingin masuk ke ranah tersebut, kami hanya melihat ini uang rakyat yang digunakan untuk menggaji TGUPP tersebut," tambah Andyka.

LIhat videonya mulai menit 2.00:

Pengamat Bandingkan Anies dengan Jokowi saat Pimpin DKI

Pengamat Politik Adi Prayitno tanggapi hasil survei elektabilitas calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Dilansir TribunWow.com, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas.

Begitupun juga para rival terdekatnya masih sama, yakni tiga kepala daerah, mulai dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil.

Baca juga: Respons PDIP dan Gerindra soal Survei Capres 2024: Prabowo Teratas, Disusul Ganjar, Anies, Ahok

Sedangkan beberapa nama lain yang ikut meramaikan adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Selasa (23/2/2021), Adi Prayitno mengatakan bahwa masih sulit bagi Ganjar, Anies, Ridwan Kamil maupun para calon lainnya untuk mengungguli Prabowo.

Menurutnya, Prabowo sendiri diakui memang memiliki keuntungan menuju Pilpres 2024.

Keuntungan tersebut adalah sudah memiiki popularitas yang diperoleh dari tiga kali tampil di pemilihan presiden, yakni pada Pilpres 2009, 2014 dan 2019.

Baik itu sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden.

"Prabowo ini punya tabungan popularitas dan elektabilitas yang lebih dari 10 tahun, sebagai capres dua kali dan pernah menjadi calon wakil presiden," ujar Adi Prayitno.

Oleh karenanya, persaingan ketat antara Anies dengan Ganjar belum bisa mengusik posisi Prabowo.

"Ada dua pendatang baru yang kebetulan itu adalah kepala daerah yang populer, ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," kata dia.

"Cuman memang eletabilitas Prabowo ini kalau dilihat dari dua penguntitnya ini sepertinya Gajar tidak bisa bekerja maksimal atau tidak bisa mengejar cepat Prabowo," imbuhnya.

Baca juga: Ungkit Pilpres 2014-2019, Refly Harun soal Sikap Pasif Prabowo seusai Jadi Menteri: Masih Perkasa

Di satu sisi, Adi Prayitno menyebut bahwa sebenarnya baik Anies dan Ganjar sudah memiliki panggung untuk menuju Pilpres 2024.

Hanya saja menurut Adi Prayitno belum bisa dimanfaatkan dengan baik, yakni dengan melalui kinerja-kinerjanya sehingga bisa menyakinkan kebanyakan masyarakat Indonesia.

"Menghitung misalnya karena Ganjar ini sudah menjadi kepala daerah dua periode, tetapi elektabilitasnya belum melampaui Prabowo atau nama-nama populer lainnya, begitu pun dengan Anies, sudah tiga tahun memimpin Jakarta, tetapi elektabilitasnya belum menyalip Prabowo," terang Adi Prayitno.

Lebih lanjut, dirinya lantas membandingkan dengan kondisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dikatakannya, meski baru memimpin Jakarta selama satu tahun, angka elektablitasnya sebagai capres 2014 sudah langsung melejit dan mengalahkan nama-nama populer yang sudah ada.

"Bandingkan misalnya dengan Jokowi, waktu setahun di Jakarta tetapi elektabilitasnya sudah menyalip Prabowo, Megawati, SBY, nama-nama yang saat itu cukup populer."

"Artinya sekalipun ada Anies, Ganjar, AHY, Ridwan Kamil, nama-nama ini tidak terlampau memaksimalkan potensinya yang dimiliki saat ini," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)