PDIP Bantah Ada Pertemuan Megawati dengan Moeldoko Bahas KLB Demokrat: Miliki Pengalaman Dikhianati

Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari sebagian publik.

Dilansir TribunWow.com, tidak hanya dari kubu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik juga mendesak supaya Moeldoko bisa mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Mereka menyebut langkah tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang langkah Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat, Capres 2024?

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada dua persoalan.

Menurut Mahfud MD, keputusan tersebut ada di tangan Moeldoko itu sendiri dan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Ia sendiri mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghentikan Moeldoko, begitupun juga Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal kalau itu, satu terserah Pak Moeldoko, bukan hak saya juga," ujar Mahfud MD, dikutip dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Kamis (11/3/2021).

"Yang kedua terserah Presiden, karena urusan jabatan adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan pihaknya hanya fokus kepada penyelesaian masalah dualisme Partai Demokrat tersebut, sehingga bisa disahkan satu di antaranya.

"Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu," kata Mahfud MD.

"Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "Sekjen PDIP Bantah Megawati Ketemu Moeldoko"