PDIP Bantah Ada Pertemuan Megawati dengan Moeldoko Bahas KLB Demokrat: Miliki Pengalaman Dikhianati

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantah kabar adanya pertemuan antara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dirinya lebih membantah lagi ketika disebut dalam pertemuan tersebut membahas hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (15/3/2021), Hasto mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang dilakukan antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serang itu.

Baca juga: Sayangkan Ucapan Bambang Widjojanto soal Demokrat, Ngabalin: Siapa yang Anda Maksud dengan Brutal?

Baca juga: Tolak Hasil KLB, Ibas Pimpin Ikrar Setia Fraksi Demokrat DPR RI untuk AHY, Berikut Bunyinya

"Pemberitaan secara sepihak Koran Tempo yang sepertinya ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Moeldoko sama sekali tidak berdasar, dan pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi," ujar Hasto Kristiyanto.

"Apa yang diberitakan Koran Tempo telah melanggar prinsip dan etika jurnalistik," imbuhnya.

Menurut Hasto, Megawati sendiri sudah paham bagaimana aturan dalam berpolitik.

Dirinya juga menyakini bahwa Megawati memiliki kesadaran untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan rumah tangga partai lain.

Terlebih menurutnya, Megawati bersama PDIP juga pernah memiliki pengalaman buruk dalam memimpin partai, yakni adanya intervensi pemerintah dalam perebutan kepemimpinan.

"Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat bersamaan kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, dan membangun keyakinan, Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang," jelas Hasto.

"Bahkan terhadap Pak Harto yang sangat otoriter, dan korban yang begitu banyak di kalangan rakyat tidak berdosa, partai pun memilih jalur hukum ketika kongres partai diintervensi kekuasaan dan kantor partai diserang," sambungnya.

Baca juga: Pernah Dampingi SBY, Jusuf Kalla Beri Dukungan untuk Partai Demokrat, AHY: Miliki Hubungan Sejarah

Maka dari itu, tidak benar kabar Megawati menggelar pertemuan dengan Moeldoko apalagi jika disebut membahas hasil KLB Partai Demokrat.

Menurutnya, banyak cara berpolitik yang baik yang sesuai dengan konstitusi, termasuk tidak mencampuri urusan internal partai lain.

Apalagi sampai ikut merusaknya.

"Politik itu pengabdian, berkeadaban, dan membangun masa depan. Mereka yang mendapatkan kekuasaan politik dengan tidak benar, akan mendapatkan karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran leluhur," pungkas Hasto.

Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko

Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari sebagian publik.

Dilansir TribunWow.com, tidak hanya dari kubu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik juga mendesak supaya Moeldoko bisa mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Mereka menyebut langkah tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang langkah Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat, Capres 2024?

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada dua persoalan.

Menurut Mahfud MD, keputusan tersebut ada di tangan Moeldoko itu sendiri dan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Ia sendiri mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghentikan Moeldoko, begitupun juga Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal kalau itu, satu terserah Pak Moeldoko, bukan hak saya juga," ujar Mahfud MD, dikutip dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Kamis (11/3/2021).

"Yang kedua terserah Presiden, karena urusan jabatan adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan pihaknya hanya fokus kepada penyelesaian masalah dualisme Partai Demokrat tersebut, sehingga bisa disahkan satu di antaranya.

"Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu," kata Mahfud MD.

"Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "Sekjen PDIP Bantah Megawati Ketemu Moeldoko"