Tanggapi Bambang Widjojanto Sebut Ada Brutalitas Era Jokowi, Ali Ngabalin: Lucu, Geli, dan Jijik

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menanggapi pernyataan pengacara Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW).

Bambang mewakili pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, (12/3/2021).

Dilansir TribunWow.com, dalam keterangannya, Bambang menyebut adanya brutalitas demokrasi di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Bambang Widjojanto Ungkap Alasan Mau Ditunjuk AHY Jadi Pengacara Demokrat: Yang Sah Saja Diobok-obok

Ngabalin kemudian menanggapi pernyataan itu, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (13/2/2021).

"Waktu saya ditanya, apa komentar saya atas pernyataan Saudara Bambang Widjojanto, saya bilang 'Lucu, geli, dan jijik'," kata Ali Ngabalin terang-terangan.

Diketahui gugatan itu berkaitan dengan perpecahan dalam Partai Demokrat akibat kongres luar biasa (KLB) yang diselenggarakan satu kubu.

KLB itu kemudan menunjuk Kepala KSP Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Menurut Ngabalin, hal ini adalah masalah internal partai, tetapi kemudian menyeret pemerintah.

"Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai. Yang buat KLB adalah orang Demokrat," ungkit Ngabalin.

"Kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan?" lanjutnya.

Baca juga: Mahfud MD Buka-bukaan Alasan Moeldoko Tak Kabari Jokowi soal KLB: Hebat Juga Gerakan Diam-diamnya

Ngabalin bahkan menyebut pernyataan BW sebagai ucapan sesat.

Menurut dia, tidak ada dasarnya BW mengecam seperti itu, apalagi membuat pernyataan yang menyerang negara.

"Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik, sesat. Tidak saja sesat, tapi menyesatkan," sindir Ngabalin.

"Di mana ada logikanya masalah internal partai politik, kemudian partai itu dinilainya telah diserang, kemudian negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah diserang," kata dia.

Ngabalin mendesak BW mengklarifikasi siapa yang dituduh brutal dalam demokrasi di era pemerintahan Jokowi.

"Kemudian ada brutalisme demokrasi. Lucu. Diksi yang, saya kira, harus butuh referensi yang kuat, Mas Bambang ini," komentar Ngabalin.

"Brutal itu, Bung, artinya kasar. Artinya kurang ajar. Artinya biadab, tidak tahu aturan. Siapa yang Anda maksud dengan brutal itu di era demokrasi Pak Jokowi?" cecarnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

BW: Ini Brutalitas pada Periode Jokowi

Pengacara Bambang Widjojanto mengecam keras penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara yang dianggap ilegal.

Dilansir TribunWow.com, Bambang mendampingi Partai Demokrat pihak pendukung Ketua Umum terpilih 2020 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat, sebagiannya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebetulnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah. Bukan sekadar Partai Demokrat," ucap Bambang menanggapi kasus itu, seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Tak Ingin jadi Kacang Lupa Kulit, Ruhut Sitompul Sedih Moeldoko Dituduh Demokrat: Jangan Halu KLB

"Sehingga mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar pasal 1 konstitusi kita," lanjutnya.

Ia menyinggung KLB tersebut juga telah melanggar AD/ART yang menjadi dasar hukum partai.

"Konstitusi partai pun diinjak-injak," ungkap aktivis HAM ini.

Bambang melanjutkan, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui pihak AHY menyebut KLB di Deliserdang sebagai acara abal-abal yang mengatasnamakan Demokrat.

"Kalau ini pun diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini bukan sekadar abal-abal," kecam Bambang.

"Ini brutalitas demokrasi terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini.

"Mudah-mudahan ini bisa diatasi," tambah dia.

Baca juga: Benarkan Sikap Presiden soal KLB Demokrat, Hendri Satrio: Pak Jokowi Itu Begini-begini Jago

Ia berharap kejadian serupa tidak berlanjut.

Menurut Bambang, jika kudeta Partai Demokrat benar-benar terjadi maka akan menjadi ancaman bagi partai politik lainnya, bahkan masyarakat dan negara.

"Jadi ini tidak main-main. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, maka kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini," tegas Bambang.

"Itu mengancam bukan hanya partai, tapi seluruh sendi kehidupan bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara ini," ungkap pendiri KontraS ini.

Ia menyinggung ketua umum terpilih dalam KLB di Deliserdang adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Apalagi ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya itu sangat strategis sebagai KSP. Simbol negara ada di situ," komentar Bambang. (TribunWow.com/Brigitta)