Sindir BW Kehabisan Argumen sampai Serang Jokowi, Ali Ngabalin: Masa Sih Tidak Pakai Hati?

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai pernyataan pengacara Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW) tidak tepat sasaran dan terkesan menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bambang mewakili pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, (12/3/2021).

Dilansir TribunWow.com, dalam keterangannya, Bambang menyebut adanya brutalitas demokrasi di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Bambang Widjojanto Ungkap Alasan Mau Ditunjuk AHY Jadi Pengacara Demokrat: Yang Sah Saja Diobok-obok

Ngabalin kemudian menanggapi pernyataan itu, seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (13/2/2021).

Ia mendesak Bambang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sebutan brutal tersebut.

"Siapa yang Anda maksud dengan brutal itu di era demokrasi Pak Jokowi? Siapa yang brutal, siapa yang kasar, siapa yang kurang ajar, siapa yang biadab?," tanya Ali Ngabalin.

"Yang Anda maksud itu siapa?," cecarnya.

Ia menyoroti latar belakang BW yang dikenal sebagai advokat dan aktivis kemanusiaan.

Ngabalin menyayangkan adanya pernyataan BW tersebut dalam konteks konflik internal partai.

Baca juga: Sebut Ali Ngabalin Tak Pantas Beri Selamat kepada Moeldoko, Andi Mallarangeng: Mestinya Sayangkan

"Masa ada seorang tokoh seperti Bambang Widjojanto komentarnya seperti itu? Aduh, sayang sekali," ucap Ngabalin.

"Jadilah pembela hukum atau pengacara yang profesional. Pembela hukum itu 'kan Anda tahu itu penegak hukum. Jadi jangan Anda menabrak hukum," sindirnya.

Ngabalin menyebut pernyataan BW layaknya serangan terhadap pemerintahan.

Menurut dia, pemerintah sudah cukup terbuka.

"Kalau kehabisan argumentasi, saya kira tidak perlu harus serang-menyerang ke sana kemari," sindir Ngabalin lagi.

"Berkali-kali pemerintah telah memberikan keterangan secara terbuka ke ruang publik," tegasnya.

Ia kembali menyoroti pemilihan kata BW yang menyebut demokrasi era Jokowi sudah sangat brutal.

"Masa sih, tidak pakai hati, tidak pakai nurani, tidak pakai akal sehat dalam menterjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan," katanya.

"Pemerintah pasti bekerja secara profesional. Ada undang-undangnya, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga," tandas Ngabalin.

Lihat videonya mulai menit 1.00:

Bambang Widjojanto Ungkap Alasan Mau Ditunjuk AHY Jadi Pengacara Demokrat

Advokat Bambang Widjojanto menjelaskan alasannya menerima tawaran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi sebagai kuasa hukum.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan seusai mendampingi gugatan pengurus Partai Demokrat ke Pengadilan Neger (PN) Jakarta Pusat, seperti yang ditayangkan Kompas TV, Jumat (12/2/2021).

Bambang mengaku dirinya diminta secara pribadi oleh AHY untuk menangani gugatan hukum dalam perpecahan Demokrat menjadi dua kubu.

Baca juga: Jadi Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, Bambang Widjojanto: Bukan Hanya karena Case-nya Bagus

"Yang memberi kuasa kepada kami tim gabungan dari lawyer profesional dan lawyer yang sekarang sebagiannya ada di Partai Demokrat," jelas Bambang Widjojanto sambil menunjuk beberapa kader partai yang mendampinginya.

"Yang menunjuk kami bukan hanya Mas AHY, tapi juga sekjen. Jadi institusi resmi," lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua KPK ini mengungkap ada alasan dirinya mau menerima tawaran AHY menjadi kuasa hukum.

Menurut dia, kisruh dalam Demokrat ini bisa menjadi catatan buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Kalau ditanya kepada saya, apa alasannya? Menurut saya, saya sama dengan masyarakat," terang Bambang.

"Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang ada di dalam bangsa ini," tegasnya.

Bambang menyinggung status Partai Demokrat sebagai partai yang diakui keabsahannya oleh negara.

Namun ternyata urusan internal partai yang identik dengan warna biru itu bisa dicampurtangani pihak luar.

Baca juga: Jawaban Moeldoko saat Ditanya Mahfud MD soal Keterlibatan di Kudeta Demokrat: Itu Kan Urusan Saya

Ditambah lagi, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang termasuk pejabat di lingkaran dalam Istana terpilih menjadi ketua umum dalam kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

AHY dan pendukungnya lalu menganggap KLB ini tidak sah.

"Kalau hak orpol (organisasi politik) yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok dengan brutal kayak gini, maka kemudian sebenarnya negara kita sedang terancam," komentar Bambang.

"Dalam suatu diskusi, apakah ini awal dari sebuah akhir? 'Kan mengerikan kalau awal dari sebuah akhir," tambah aktivis KontraS ini.

Mengingat alasan itu, Bambang menerima tawaran mendampingi kubu AHY dan pengurus Demokrat lainnya dalam mengajukan gugatan.

"Itu sebabnya saya merasa terhormat dipercaya untuk menangani kasus ini, karena menurut saya ini kasus yang fundamental sekali," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta)