Breaking News:

Bobby Wali Kota Medan

Wali Kota Medan Bobby Nasution Dipanggil Ombudsman RI, Ternyata Ini Penyebabnya

Wali Kota Medan Bobby Nasution dipanggil Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara. Pemanggilan terkait insentif nakes RSUD Pirngadi Medan.

YouTube/Tribun Medan Official
Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara akan memanggil Wali Kota MEdan Bobby Nasutio. Bobby dipanggil terkait perkembangan insentif nakes RSUD Pirngadi Medan, Jumat (12/3/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Wali Kota Medan Bobby Nasution dipanggil Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara.

Dilansir TribunWow.com dari YouTube Tribun Medan Official, pemanggilan terhadap menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terkait perkembangan insentif tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Pirngadi Medan yang belum dibayar sejak Mei 2020.

Pihak Ombudsman telah membuat Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) insentif tenaga kesehatan di RSUD Pirngadi Medan.

Baca juga: Bobby Nasution Bongkar Bangunan Mewah di Area Cagar Budaya, Tak Ada yang Tahu Siapa Pemiliknya

Baca juga: Singgung Kasus 3 Wali Kota Medan Korupsi, Burhanuddin: Asal Bobby Tidak Korupsi Dianggap Berhasil

Kepala Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean menyebutkan, LHAP telah selesai disusun dan akan kami berikan ke Walikota Medan pada 15 maret 2021.

"Kami sudah menyusun LHAP dan akan memberikan kepada Wali Kota Medan pada tanggal 15 Maret 2021,” ungkap James di Kantor Ombudsman RI Sumut, Medan, Jumat (12/3/2021).

Ia juga menambahkan bahwa telah membuat surat undangan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Kami sudah kirimkan surat undangan ke wali kota dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menerima LHAP terkait pembayaran insentif nakes di RSUD Pirngadi."

"Kami akan menyerahkan itu pada hari Senin," sambung dia.

James mengatakan pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan (BPKAD), Wakil Direktur RSUD Pirngadi, dan juga telah meminta konfirmasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses pencairan.

“Kami telah melakukan pemeriksaan baik kepada sekda yang hadir ke kantor, Kepala Dinkes, Kepala BPKAD, Wadir RSUD Pringadi."

"Kami juga telah meminta informasi kepada BPK terkait proses pencairan itu, dan menyurati ke Kemenkes tertundanya pembayaran insentif tersebut itu harus mengakomodir LHAP dan itu akan kami serahkan ke wali kota pada hari senin ini,” jelas James.

James juga mengungkapkan pihaknya turut melibatkan Kementerian Kesehatan RI guna menanyakan penyebab tertundanya insentif para tenaga kesehatan di RSUD dr Pirngadi Medan.

"Jadi hal-hal itu semua harus termuat di LHAP, dan nanti akan kami serahkan ke Wali Kota," bebernya.

Simak videonya di bawah ini:

(Tribunwow.com/Adi Manggala S)

Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Adi Manggala Saputro
Editor: Lailatun Niqmah
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved