Benarkan Sikap Presiden soal KLB Demokrat, Hendri Satrio: Pak Jokowi Itu Begini-begini Jago

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Hendri Satrio membenarkan sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi persoalan di Partai Demokrat.

Menurut Hendri Satrio, Jokowi memang tidak perlu memberikan tanggapan apapun terkait persaingan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.

Meskipun di satu sisi Moeldoko sendiri merupakan pejabat dekatnya, yakni sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Hal itu disampaikannya dalam acara Panggung Demokrasi yang tayang di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Hendri Satrio Sebut Ada Blunder dari AHY dan SBY soal KLB Partai Demokrat: Artinya Memang Itu Kuat

Baca juga: DPP Partai Demokrat Sebut Tangisan Darmizal sebagai Lelucon dan Fitnah Besar soal Uang Setoran Kader

"Sekarang sih Presiden Jokowi tidak usah ngomong apa-apa," ujar Hendri Satrio.

"Kalau dia ngomong apa-apa malah membuat rakyat menjadi bingung," imbuhnya.

Hendri Satrio lantas memberikan pujian kepada Jokowi dalam menyikapi beberapa masalah politik di Tanah Air.

Termasuk yang terbaru dalam hal ini adalah dualisme di partai berlogo mercy tersebut.

"Udah benar Pak Jokowi dilepasin saja itu Moeldoko," kata Hendri Satrio.

"Pak Jokowi itu begini-begini jago," sambungnya.

Sebagai gambaran, Hendri Satrio menyebut bahwa Jokowi saat ini tengah mengamati gejolak di Partai Demokrat.

Termasuk juga melihat bagiamana respons dari masyarakat.

"Satu hal saja, dia tinggal naik ke menara paling tinggi, dia lihat, terus dia dengerin, terus dia cium," ungkapnya.

"Kira-kira masyarakat ini dukung siapa, dukung Moeldoko atau dukung SBY."

Baca juga: Andi Mallarangeng Terima Kasih ke Gatot yang Tolak Kudeta Demokrat: Beda dengan Jenderal Satu Itu

Lebih lanjut, Hendri Satrio menyebut tidak menutup kemungkinan jika nantinya langkah yang akan diambil Jokowi adalah dengan melakukan reshuffle.

Menurutnya, hal itu akan terjadi ketika memang banyak masyarakat yang lebih mendukung kepemimpinan Partai Demokrat hasil kongres ke-V tahun 2020, bukan yang dari KLB.

"Kalau dukung SBY baru dia turun ke menara lalu bilang saya mau reshuffle. Direshuffle udah Pak Moeldoko," jelas Hendri Satrio.

"Presiden Jokowi tidak pernah mau berbeda dengan masyarakat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 22.11:

Sebut Moeldoko Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY

Dalam kesempatan lain, Hendri Satrio menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko hanya memiliki tujuan jangka pendek.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, tidak mudah bagi Moeldoko untuk membesarkan dan mengembangkan nama Partai Demokrat, andai nantinya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Dirinya menyebut bahwa Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Moeldoko dkk stigma atau stampel dari Partai Demokrat ini ya SBY," ujar Hendri Satrio.

"Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat," imbuhnya.

"Jadi kalau kemudian Pak Moeldoko susah-susah bikin KLB, terus enggak ada SBY-nya, enggak akan bisa mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat," jelasnya.

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

Oleh karenanya, Hendri Satrio menyebut bahwa langkah yang dilakukan oleh Moeldoko tidak memiliki tujuan jangka panjang.

Ia menyakini hanya untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi saya menilainya kemungkinan besar memang tujuannya jangka pendek, hanya memanfaatkan kekuatan Demokrat yang ada saat ini sampai 2024," kata Hendri Satrio.

"Setelah itu enggak mungkin membesarkan Demokrat lagi, karena stampel tadi."

Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai tindakan dari Moeldoko tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun yang bersangkutan sudah menegaskan sebagai keinginan pribadi.

Maka dari itu, ia meminta kepada Moeldoko untuk bisa menjauhkan nama Jokowi dalam urusan pribadinya tersebut.

"Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda, Pak Moeldoko harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang terberat itu ke Presiden," terang dia.

"Kemudian ke kolega, menteri-menteri yang lain dan ke partai-partai politik lain."

"Kalau ini berhasil, berarti partai-partai politik lain bisa diginiin. Jadi ada was-was juga dari partai politik lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)