Sebut Moeldoko akan Ditendang dari Kabinet jika Terjadi Kesepakatan Jokowi-SBY, Pengamat: Selesai

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Hendri Susilo mengatakan bahwa Moeldoko bisa saja ditendang dari kabinet jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kesepakatan.

Kisruh di tubuh Partai Demokrat kini kian memanas.

Pengamat menilai Moeldoko yang berani menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, hanya mempunyai tujuan untuk jangka pendek dalam karier politiknya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Moeldoko terpilih melalui suara terbanyak dengan mengalahkan kandidat lainnya yakni Marzuki Alie.

Pengamat Politik dari Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio menilai, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat hanya bertujuan untuk jangka pendek.

“Jadi dalam sebuah negara ya memang partai politiknya berperan dalam perebutan kekuasaan."

"Maka akan sering terjadi upaya perebutan kekuasaan melalui partai politik atau skenario penguatan kekuasaan melalui parpol,” terang Hendri saat diwawancara Jurnalis KompasTV Maharani, Minggu (7/3/2021).

“Di Australia pernah terjadi."

"Saat kepemimpinan berlangsung kemudian diubah ketua parpol yang merupakan perdana menteri."

"Akhirnya terjadi pergantian kekuasaan parpol.” tambahnya.

Namun ia menilai, untuk kasus di Partai Demokrat ini berbeda karena ada nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Total Harta Kekayaan Moeldoko Capai Rp 46,1 Miliar, Ketum Demokrat Versi KLB Tak Miliki Utang

“Tapi apa yang terjadi pada Demokrat agak spesial menurut saya."

"Ini karena persepsi publik melalui lembaga survei lain sepakat, bahwa Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat.”

“Jadi saat orang lain akan men-takeover Demokrat, itu menurut saya tidak ada rencana jangka panjang untuk membesarkan Demokrat, namun justru akan mengecilkan Demokrat.” jelas Hendri.

Jika benar kudeta Partai Demokrat ini untuk jangka pendek, lalu apa tujuan Moeldoko mau menerima jabatan sebagai ketua umum?

Tentunya apabila menjadi ketua umum di salah satu partai terbesar di Indonesia, ada peluang untuk maju di Pilpres 2024.

Hendri mengatakan tujuan Moeldoko di Demokrat ialah untuk memuluskan beberapa undang-undang yang sedang diperjuangkan pemerintah atau jabatan sebagai menteri apabila terjadi reshuffle.

“Apa tujuan? Tujuan jangka pendek yaitu untuk memperkuat koalisi atau memuluskan beberapa UU yang akan diperjuangkan pemerintah.”

Baca juga: Sebut Tak Masalah jika Moeldoko Rangkap Jabatan, Pengamat: Diumpamakan Pertandingan Olahraga

Ia mengatakan Moeldoko konyol apabila mau menerima jabatan Ketum Partai Demokrat jika tidak ada garansi untuk lancarnya rencana dia ke depan.

“Moeldoko agak konyol kalau belum mendapatkan kepastian atau garansi akan mulusnya rencana dia.”

“Misal untuk SK Kumham atau bisa saja apabila ada reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia bisa dipilih menjadi menteri."

"Sehingga posisi dia sebagai Ketum Demokrat akan lebih solid untuk mempengaruhi DPD DPC Demokrat untuk mendukung dirinya,” paparnya.

Hendri juga mengingatkan, Moeldoko bisa saja ditendang dari pemerintahan apabila skenario ini gagal terwujud.

“Nah skenario ini bisa bubar total bila ada kesepakatan politik antara SBY dan Jokowi yang mengatakan SBY atau Partai Demokrat dengan Ketum AHY akan mendukung pemerintahan walaupun tanpa kursi menteri.”

“Kalau kesepakatan terjadi maka Demokrat akan kembali ke SBY dan karier politik Pak Moeldoko juga akan selesai.”

“Jadi kalau ada reshuffle bukan diangkat jadi menteri tapi justru akan dikeluarkan dari kabinet,” pungkas Hendri.(KompasTV/Rizky L Pratama)

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul Pengamat: Kudeta Partai Demokrat Hanya untuk Tujuan Jangka Pendek