Minta Presiden Ambil Sikap soal Moeldoko, Mardani Ali Sera: Diamnya Pak Jokowi Bermakna Setuju

TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKS, Mardani Ali Sera ikut buka suara menanggapi persoalan dualisme di Partai Demokrat.

Hal itu menyusul digelarnya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang menghasilkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Dilansir TribunWow.com, atas keterlibatan Moeldoko tesebut, Mardani meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah dan sikap.

Baca juga: Ikut KLB Partai Demokrat, Gerald Piter Ungkap 3 Kerancuan, dari KTA Moeldoko hingga Pemilihan Ketum

Baca juga: Karena Moral dan Etika, Selain soal Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo Pernah Tolak Jabatan Menhan

Mengingat Moeldoko merupakan pejabat negara, menurutnya sulit untuk meyakinkan publik bahwa memang tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah dan Jokowi.

Dikatakannya bahwa langkah yang paling bisa membuktikan bahwa tidak ada campur tangan dari pemerintah adalah dengan mencopot Moeldoko.

"Langkah Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi karena beliau aktif sebagai kepala staf kepresidenan," ujar Mardani Ali, dikutip dari tayangan YouTube KompasTV, Senin (8/3/2021).

"Karena itu, gonjang-ganjing Demokrat sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi," imbuhnya.

Sebaliknya, ketika Moeldoko masih tetap menjadi seorang KSP dan di satu sisi memperjuangkan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, maka pandangan dari publik masih akan terus mengaitkan dengan pemerintah.

Begitupun juga kepada Jokowi yang secara struktur memiliki hubungan dekat dengan KSP.

Maka dari itu, baik secara langsung maupun tidak, akan memberikan citra buruk kepada Jokowi itu sendiri.

Baca juga: Marzuki Alie Masih Berharap Islah Antara AHY dan Moeldoko di Demokrat: Saling Serang Tidak Bagus

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi," kata dia.

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldok, karena itu, Pak Jokowi dituntut aksinya segera," jelasnya.

Lebih lanjut, Mardani Ali dengan kerendahan hati mengaku tidak ingin Jokowi meninggalkan legacy buruk yang akan diingat dalam sejarah perpolitikan di Tanah Air.

"Nyuwun sewu Pak Jokowi, ini menjadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi, ke depannya akan dibaca secara seluruh anak bangsa," ungkap anggota DPR RI tersebut.

Simak video lengkapnya:

Ray Rangkuti: Nonaktifkan Pak Moeldoko

Sebelumnya dalam kesempatan lain, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan KLB Partai Demokrat.

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko, Sebut Bahaya bagi Demokrasi dan Presiden

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statament," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)