Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ade Armando Sebut Jadi Beban Jokowi terkait KLB Partai Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando menanggapi persoalan dualisme di tubuh Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat dua kepemimpinan di Partai Demokrat, yakni di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, Ade Armando menilai dengan adanya keterlibatan Moeldoko dalam persoalan tersebut menandakan bahwa memang benar ada kaitannya dengan pihak eksternal.

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

Mengingat Moeldoko memiliki jabatan di KSP, menurutnya sulit untuk menyakinkan kepada publik bahwa memang tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah dan Jokowi.

Menurutnya, langkah yang paling bisa membuktikan bahwa tidak ada campur tangan dari pemerintah adalah dengan mencopot Moeldoko.

"Ini ada pertarungan yang luar biasa dan akan membelah opini publik," ujar Ade Armando, dikutip dalam acara Kompas Petang, Senin (8/3/2021).

"Maka menurut saya yang terbaik adalah Pak Moeldoko itu tidak lagi dalam posisi sebagai KSP," harapnya.

Sebaliknya, ketika Moeldoko masih tetap menjadi seorang KSP dan di satu sisi memperjuangkan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, maka pandangan dari publik masih akan mengaitkan dengan pemerintah.

Begitupun juga kepada Jokowi yang secara struktur memiliki hubungan dekat dengan KSP.

Baca juga: Rocky Gerung Sanggah Pernyataan Mahfud Samakan Kudeta Demokrat dengan PKB dan PDI: Ada Kepanikan

Maka dari itu, baik secara langsung maupun tidak, akan memberikan citra buruk kepada Jokowi itu sendiri.

"Ini betul-betul menjadi beban buat Pak Jokowi kalau Beliau masih dalam posisi KSP," kata Ade Armando.

"Pak Jokowi atau pemerintah akan terus menjadi objek serangan dengan mengatakan bahwa yang berada di belakang langkah-langkah Pak Moeldoko adalah istana," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam proses penyelesaiannya, baik di pengadilan maupaun di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), menurut Ade Armando akan lebih mudah ketika Moeldoko tidak menjabat sebagai pejabat negara.

Dengan begitu, proses perebutan legalitas kepemimpinan Partai Demokrat dengan kubu AHY bisa jauh lebih objektif.

"Jadi demi kemudahan perjalanan penyelesaian hukumnya, legalitasnya, demi nama baik istana dan Pak Jokowi, sebaiknya Pak Moeldoko mengundurkan diri," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.10:

Jokowi Diminta Buktikan Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti tanggapi terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Dilansir TribunWow.com, adanya Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimbulkan spekulasi bahwa ada keterlibatan pemerintah.

Oleh karenanya, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko, Sebut Bahaya bagi Demokrasi dan Presiden

Baca juga: Puji Kematangan AHY Hadapi Kudeta Demokrat, Pakar Semiotika Bandingkan dengan SBY: Marahnya Berbeda

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statament," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Sebut Demokrasi Sedang Dizolimi karena KLB, Politisi Demokrat: Ada Kekuasaan yang Ikut Campur

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)