Hendri Satrio Sebut Moeldoko Tak akan Bisa Besarkan Demokrat Tanpa SBY: Jangka Pendek untuk 2024

TRIBUNWOW.COM - Dualisme kepemimpinan Partai Demokrat menjadi nyata setelah digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kepala Staf Presiden (KSP) terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB sekaligus menjadi tandingan ketua umum hasil kongres ke-V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, pengamat politik Hendri Satrio menyebut bahwa keterlibatan Moeldoko hanya memiliki tujuan jangka pendek.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

Menurutnya, tidak mudah bagi Moeldoko untuk membesarkan dan mengembangkan nama Partai Demokrat, andai nantinya mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Dirinya menyebut bahwa Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya rasa yang sangat dilupakan oleh Pak Moeldoko dkk stigma atau stampel dari Partai Demokrat ini ya SBY," ujar Hendri Satrio.

"Jadi kalau tanpa SBY, ini bukan Demokrat," imbuhnya.

"Jadi kalau kemudian Pak Moeldoko susah-susah bikin KLB, terus enggak ada SBY-nya, enggak akan bisa mengembangkan atau memperbesar lagi Demokrat," jelasnya.

Oleh karenanya, Hendri Satrio menyebut bahwa langkah yang dilakukan oleh Moeldoko tidak memiliki tujuan jangka panjang.

Ia menyakini hanya untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang.

"Jadi saya menilainya kemungkinan besar memang tujuannya jangka pendek, hanya memanfaatkan kekuatan Demokrat yang ada saat ini sampai 2024," kata Hendri Satrio.

"Setelah itu enggak mungkin membesarkan Demokrat lagi, karena stampel tadi."

Baca juga: Rocky Gerung Sanggah Pernyataan Mahfud Samakan Kudeta Demokrat dengan PKB dan PDI: Ada Kepanikan

Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai tindakan dari Moeldoko tersebut juga tidak bisa dilepaskan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun yang bersangkutan sudah menegaskan sebagai keinginan pribadi.

Maka dari itu, ia meminta kepada Moeldoko untuk bisa menjauhkan nama Jokowi dalam urusan pribadinya tersebut.

"Sekarang kondisinya sudah sangat berbeda, Pak Moeldoko harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang terberat itu ke Presiden," terang dia.

"Kemudian ke kolega, menteri-menteri yang lain dan ke partai-partai politik lain."

"Kalau ini berhasil, berarti partai-partai politik lain bisa diginiin. Jadi ada was-was juga dari partai politik lain dengan apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 12.54:

AHY: KSP Moeldoko Tak Mencintai, tapi Ingin Memiliki Demokrat

Di sisi lain, sebelumnya, Ketua Umum Partai Demomrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut Moeldoko adalah orang yang hanya ingin memiliki Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Ini Penjelasan AHY Tetap Ketum Demokrat meski Versi KLB Pilih Moeldoko, Ternyata Menyangkut Hukum

Terpilihnya Moeldoko mengakibatkan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Pasalnya, hingga kini AHY juga masih menjabat sebagai ketua umum.

Terkait hal itu, AHY lantas mengajak seluruh pengurus Partai Demokrat se-Indonesia berkumpul meski lewat panggilan video.

Dalam pidatonya, AHY menyinggung pihak-pihak yang berpura-pura mencintai Partai Demokrat.

"Mudah sekali keluar masuk partai, mudah sekali meninggalkan kita," ucap AHY, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

"Saat kita naik mereka kembali seolah-olah mencintai Partai Demokrat."

"Saya ulangi, seolah-olah mencintai," sambungnya.

Baca juga: Reaksi Mahfud MD Ditanya Sah Tidaknya KLB Demokrat yang Pilih Moeldoko Jadi Ketum: AHY Masih Resmi

AHY menambahkan, Moeldoko hanya berpura-pura mencintai Partai Demokrat.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk merebut posisi AHY di partai berlambang bintang tersebut.

"Katanya saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat," jelasnya.

"Katanya ada yang mengatakan, mencintai itu tidak harus memiliki."

"Yang jelas, KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," tandasnya. (TribunWow/Elfan/Jayanti)