Isu Kudeta Partai Demokrat
Sebut Moeldoko Layak Dipecat jika Lakukan Manuver Tak Seizin Jokowi, Din Syamsuddin: Merusak Citra
Anggota Presidium KAMI, Din Syamsuddin menyebut Moeldoko layak dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Pemerintah menurut Mahfud juga masih mengakui AHY sebagai Ketum Partai Demokrat.
"Berdasar itu, maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY," kata Mahfud.
Baca juga: Mantan Ketua MK Beberkan 2 Cara jika Pemerintah Ingin Pastikan Sikap Netral soal Kudeta Demokrat
Manuver Moeldoko Bahayakan Jokowi
Relawan Jokowi menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) merupakan kemunduran demokrasi.
KLB Partai Demokrat yang mendapuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut justru membahayakan Presiden Jokowi.
Mereka menilai pengambilalihan Partai Demokrat tidak beretika politik dan berbahaya buat Presiden Jokowi dan demokrasi.
Baca juga: Kudeta Demokrat Punya Tujuan Jangka Pendek, Pengamat: Moeldoko Agak Konyol kalau Tak Dapat Kepastian
"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).
Noel mengatakan pengambilalihan Partai Demokrat tersebut telah jelas menyeret pejabat istana.
Sehingga muncul narasi bahwa untuk pertama kalinya di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.
Padahal kata dia, Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB tersebut.
"Salah kalau disebut Pak Jokowi disebut intervensi Partai Demokrat, karena Pak Jokowi tidak tahu sama sekali," katanya.
Noel meyakini perebutan Partai Demokrat merupakan konflik internal lama. Konflik tersebut dipadu dengan adanya syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.
"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," jelas Noel.
Selain itu menurut Noel, konflik Partai Demokrat ini akan memunculkan persepsi publik bahwa SBY teraniaya oleh elit politik yang berkuasa.
Persepsi tersebut akan menguntungkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024, apabila dimainkan secara piawai.
"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ujarnya.
(Kompas.com/Tatang Guritno)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat"
