Sebut Ali Ngabalin Tak Pantas Beri Selamat kepada Moeldoko, Andi Mallarangeng: Mestinya Sayangkan

TRIBUNWOW.COM - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarengeng menyayangkan sikap dari Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Hal itu lantaran Ali Ngabalin justru memberikan selamat kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hal itu disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Tuding Istana Kendalikan Moeldoko jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Herzaky: Pak Jokowi Bisa Ngatur

Baca juga: Burhanuddin Ungkap Momen Moeldoko Terima jadi Ketum Versi KLB Demokrat, Terkait Teguran Keras SBY

Dalam kesempatan itu, Andi juga mempertanyakan keberadaan atau kehadiran Ali Ngabalin.

Menurutnya, tidak perlu pihak KSP bicara soal KLB Partai Demokrat.

Apalagi sampai memberikan ucapan selamat kepada Moeldoko.

Selain karena tidak ada kompetensinya, Andi mengatakan bahwa Moeldoko sebelumnya juga menyatakan berperan sebagai pribadi bukan sebagai KSP.

"Saya mempertanyakan kehadiran saudara Ali Mochtar Ngabalin di sini, bicara KLB Partai Demokrat," ujar Andi.

"Tidak pantas saudara Ali Mochtar kasih selamat sama dia dan memuji kepemimpinannya," imbuhnya.

Andi mengatakan bahwa Moeldoko yang diberikan selamat itu justru melakukan langkah yang tidak benar.

Pasalnya menurut Andi, terpilihnya Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat sebagai tandingan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah ilegal dan tidak sah.

"Memuji-muji kasih selamat dan amanah, amanah apa? Amanah abal-abal," kata Andi.

"Katanya Pak Moeldoko tidak bicarakan soal Partai Demokrat, sudah kalau begitu, tidak perlu seorang dari kantor staf presidenan ikut campur dalam hal ini," tegasnya.

Baca juga: Sempat Tolak Gabung Demokrat, Gatot Nurmantyo Tak Menampik jika Ditawari Nyapres: Punya Obsesi Wajar

Mantan jubir Presiden ke-6 RI itu menyebut, apa yang disampaikan Ngabalin justru terkesan kembali mengaitkan dengan kepresidenan atau istana.

"Apalagi kasih selamat karena amanah. Amanah apa itu?" ucap Andi.

Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa KLB yang dipelopori oleh Jhoni Allen dkk itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Itu melanggar AD/ART, abal-abal semua pesertanya, tidak jelas. Mestinya sayangkan, kasih tahu Pak Moeldoko," harapnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.20:

Pengamat Duga Ada Campur Tangan Istana

Di sisi lain, sebelumnya, pengamat politik Feri Amsari meyakini ada keterlibatan Istana dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat versi yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu (6/3/2021) lalu.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (7/3/2021).

Diketahui KLB yang diselenggarakan sejumlah kader senior Partai Demokrat itu menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketum.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketum Bisa Mendapatkan SK Sah jika Penuhi Syarat Ini

Walaupun begitu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak pernah campur tangan dalam urusan internal partai.

"Apapun syarat membentuk KLB di dalam AD/ART, AD/ART itu tidak boleh lebih tinggi daripada kehendak Undang-undang Partai Politik," kata Feri Amsari menanggapi hal itu.

"Ini juga bertujuan menjaga agar partai kita tidak semrawut urusannya," lanjut Direktur Pusako Universitas Andalas ini.

Ia menyinggung kasus serupa pernah terjadi di partai lainnya.

Konflik partai tersebut juga sudah sampai dibawa ke hukum.

Penyelesaikan konflik partai politik ini dianggap tidak adil menurut Feri.

"Kejadian apa yang dilalui Demokrat ini 'kan berulang, sudah pernah dialami oleh beberapa partai lain terkait perselisihan dan ujungnya selalu sebenarnya soal ruang atau peran pemerintah dalam perselisihan partai pemerintah itu tidak pernah fair," jelas Feri.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deliserdang, Contohkan Era SBY dan Megawati

Selanjutnya, ia menyoroti pernyataan Mahfud MD.

Feri menilai pernyataan itu hanya mengalihkan isu.

"Apa yang disampaikan Prof Mahfud kepada kita, sebenarnya bagi saya lebih mirip kamuflase saja," komentar pengamat politik ini.

"Bahwa apakah pemerintah terlibat, sudah jelas," ungkapnya.

Ia meyakini ada keterlibatan pemerintah dalam isu kudeta Demokrat.

Hal itu dibuktikan dengan terpilihnya Moeldoko yang memiliki jabatan tinggi dan orang dekat presiden kini menjadi ketua umum partai biru tersebut.

"Dengan masuknya Pak Moeldoko ke Partai Demokrat dan menjadi ketua umum versi KLB di Sumatera Utara, sudah mempertegas bahwa Istana dalam sisi tertentu terlibat," jelas Feri.

"Bahkan memainkan perannya," katanya.

Ia menambahkan, jika dilihat dari Undang-undang Partai Politik, seharusnya konflik semacam ini diselesaikan terlebih dulu di internal partai, sebelum melibatkan pihak lain. (TribunWow/Elfan/Brigitta)