Isu Kudeta Partai Demokrat
Sebut Ali Ngabalin Tak Pantas Beri Selamat kepada Moeldoko, Andi Mallarangeng: Mestinya Sayangkan
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarengeng menyayangkan sikap dari Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa KLB yang dipelopori oleh Jhoni Allen dkk itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
"Itu melanggar AD/ART, abal-abal semua pesertanya, tidak jelas. Mestinya sayangkan, kasih tahu Pak Moeldoko," harapnya.
Simak videonya mulai menit ke- 7.20:
Pengamat Duga Ada Campur Tangan Istana
Di sisi lain, sebelumnya, pengamat politik Feri Amsari meyakini ada keterlibatan Istana dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat versi yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu (6/3/2021) lalu.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (7/3/2021).
Diketahui KLB yang diselenggarakan sejumlah kader senior Partai Demokrat itu menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketum.
Baca juga: Hasil KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketum Bisa Mendapatkan SK Sah jika Penuhi Syarat Ini
Walaupun begitu, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak pernah campur tangan dalam urusan internal partai.
"Apapun syarat membentuk KLB di dalam AD/ART, AD/ART itu tidak boleh lebih tinggi daripada kehendak Undang-undang Partai Politik," kata Feri Amsari menanggapi hal itu.
"Ini juga bertujuan menjaga agar partai kita tidak semrawut urusannya," lanjut Direktur Pusako Universitas Andalas ini.
Ia menyinggung kasus serupa pernah terjadi di partai lainnya.
Konflik partai tersebut juga sudah sampai dibawa ke hukum.
Penyelesaikan konflik partai politik ini dianggap tidak adil menurut Feri.
"Kejadian apa yang dilalui Demokrat ini 'kan berulang, sudah pernah dialami oleh beberapa partai lain terkait perselisihan dan ujungnya selalu sebenarnya soal ruang atau peran pemerintah dalam perselisihan partai pemerintah itu tidak pernah fair," jelas Feri.
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deliserdang, Contohkan Era SBY dan Megawati
Selanjutnya, ia menyoroti pernyataan Mahfud MD.
