Posisinya Nyaris Didongkel seusai KLB, AHY: KSP Moeldoko Tak Mencintai, tapi Ingin Memiliki Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Demomrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut Moeldoko adalah orang yang hanya ingin memiliki Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Ini Penjelasan AHY Tetap Ketum Demokrat meski Versi KLB Pilih Moeldoko, Ternyata Menyangkut Hukum

Baca juga: Kehadiran Moeldoko Jadi Bukti Dugaan Istana Campur Tangan KLB Demokrat, Pengamat: Kamuflase Saja

Terpilihnya Moeldoko mengakibatkan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Pasalnya, hingga kini AHY juga masih menjabat sebagai ketua umum.

Terkait hal itu, AHY lantas mengajak seluruh pengurus Partai Demokrat se-Indonesia berkumpul meski lewat panggilan video.

Dalam pidatonya, AHY menyinggung pihak-pihak yang berpura-pura mencintai Partai Demokrat.

"Mudah sekali keluar masuk partai, mudah sekali meninggalkan kita," ucap AHY, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (7/3/2021).

"Saat kita naik mereka kembali seolah-olah mencintai Partai Demokrat."

"Saya ulangi, seolah-olah mencintai," sambungnya.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat yang Tunjuk Moeldoko Jadi Ketum Bisa Mendapatkan SK Sah jika Penuhi Syarat Ini

Baca juga: Reaksi Mahfud MD Ditanya Sah Tidaknya KLB Demokrat yang Pilih Moeldoko Jadi Ketum: AHY Masih Resmi

AHY menambahkan, Moeldoko hanya berpura-pura mencintai Partai Demokrat.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk merebut posisi AHY di partai berlambang bintang tersebut.

"Katanya saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat," jelasnya.

"Katanya ada yang mengatakan, mencintai itu tidak harus memiliki."

"Yang jelas, KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," tandasnya.

Simak videonya berikut ini:

Pemerintah Masih Akui AHY

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara soal kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menyebut pemerintah belum bisa menentukan sah atau tidaknya KLB tersebut.

Sebelumnya, KLB Demokrat memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai ketua umum yang baru.

Baca juga: Akui Terima Jabatan Petinggi Demokrat Versi KLB, Marzuki Alie: Sah atau Tidak, Hukum yang Bicara

Baca juga: Minta AHY Segera Kumpulkan DPD dan DPC, Pengamat: Masyarakat Masih Melihat Demokrat adalah SBY

Terkait hal itu, menurut Mahfud, setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul.

"Di situ dikatakan bahwa boleh orang berkumpul, mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu," ucap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (6/3/2021).

"Syaratnya apa? Bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu."

"Bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital."

"Kalau bukan di situ silakan mengadakan pertemuan," lanjutnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah atau tidaknya KLB Partai Demokrat di Deliserdang tersebut.

Menurut Mahfud, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait KLB Demokrat yang melibatkan Moeldoko.

Baca juga: Pengakuan Kader yang Tolak Iming-iming Rp 30 Juta Buat Ikut KLB Demokrat: Masih Ada Rekamannya

Baca juga: Yakin 1000 Persen Hasil KLB Partai Demokrat akan Disahkan, Max Sopacua: Pak Moeldoko Sudah Ketum

Kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deliserdang?

"Bagi pemerintah kita tidak bicara sah atau tidak sah," ucap Mahfud.

"Bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu."

Karena itu, Mahfud menegaskan hingga kini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lah masih resmi sebagai ketua umum Demokrat.

Soal sah atau tidaknya, Mahfud menyebut pemerintah masih menunggu laporan resmi soal KLB Partai Demokrat.

"Jadi enggak ada masalah hukum sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono," jelas Mahfud.

"Itu yang sampai sekarang ada, kalau terjadi perkembangan baru misalnya dari KLB atau orang yang dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang melaporkan hasilnya."

"Baru pemerintah menilai apakah ini sah atau tidak, sesuai undang-undang atau tidak, sesuai AD/ART atau tidak."

"Baru kita nilai, nanti pemerintah akan memutuskan ini sah atau tidak sah," katanya. (TribunWow.com)