Isu Kudeta Partai Demokrat
KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Jadi KTA itu yang mengeluarkan DPP," kata Andi.
"Kita nanti berdebatnya di Kemenkumham saja," sanggah Max Sopacua.
Terlepas dari itu, Andi menegaskan bahwa KLB yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) ilegal karena tidak dipenuhi syarat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
"Untuk menggelar KLB, itu berdasarkan AD/ART yang sah, yang terdaftar di Kemenkumham. Persetujuan dua per tiga DPD, tentu saja diwakili oleh ketuanya," tegas Andi.
"Separuh dari DPC, tentu saja diwakili oleh ketuanya dan persetujuan ketua majelis tinggi dan dilakukan oleh DPP."
"Jadi pakai AD/ART yang itu," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 0.35:
Yakin 1000 Persen Hasil KLB Partai Demokrat akan Disahkan
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dengan begitu, ada dua kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat, yakni di bawah Ketua Umum Moeldoko dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres ke-V.
Baca juga: Reaksi Andi Mallarangeng Ditawari Max Sopacua Jadi Pengurus di Partai Demokrat Hasil KLB
Baca juga: Jawaban Max Sopacua saat Ditantang Andi Mallarangeng Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat
Dilansir TribunWow.com, pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah.
Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan.
"Saya berpijak pada apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah," ujar Max Sopacua.
Terkait respons dari kubu kepemimpinan AHY yang menyebut sebagai KLB abal-abal dan ilegal, Max Sopacua mengaku memilih tidak memikirkan.
Ia mengatakan akan menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan sikap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
