Jawaban Max Sopacua saat Ditantang Andi Mallarangeng Sebutkan 1 Ketua DPD yang Hadir di KLB Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Mantan kader Partai Demokrat, Max Sopacua menyebut bahwa kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah legal.

Max Sopacua juga mengklaim KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng meminta Max Sopacua menyebutkan satu ketua DPD yang hadir dalam KLB tersebut.

Dilansir TribunWow.com, momen tersebut terjadi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi ''tvOne', Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Prihatin dengan Adanya KLB Partai Demokrat, Marzuki Ali Harapkan AHY Islah dengan Moeldoko

Baca juga: Pengamat Sebut Tak Etis Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Minta Istana Tegur: Mainnya Kurang Cantik

"Boleh enggak tanya? Tolong sebutkan satu nama saja ketua DPD yang hadir?" tanya Andi.

Menjawab hal itu, Max Sopacua mengaku kurang paham.

Pasalnya ia mengaku tidak mengurusi pendaftaran.

Ia meminta kepada Andi Mallarangeng untuk datang sendiri atau menanyakan langsung kepada panitia KLB.

"Saya bukan urusan untuk pendaftaran, Andi Mallarengeng boleh datang mengecek dan lain-lain," jawab Max Sopacua.

Mendengar jawaban dari Max Sopacua, Andi Mallarangeng menyimpulkan bahwa memang yang bersangkutan tidak bisa menyebutkannya.

"Enggak bisa sebutin dia, satu saja dari 34 ketua DPD yang hadir," kata Andi Mallarangeng tertawa.

Terlepas dari itu, Max Sopacua menegaskan bahwa KLB sudah selesai.

Dirinya mengaku tidak masalah disebut sebagai KLB abal-abal atau ilegal.

"Anda tidak perlu banyak ngomong, kami sudah selesai kongres. Anda kalau mau berhadapan di lembaga hukum," tegas Max Sopacua.

"Anda mau bilang abal-abal, mau kudeta, mau penghianat silahkan, kami tetap berprinsip bahwa kita sudah menyelenggaran KLB dengan sukses dengan menghasilkan ketua umum yang baru dan tidak bisa didugat oleh Anda, kecuali pengadilan yang menggungat," jelasnya.

Baca juga: Pidato Perdana Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB, Berapi-api Serukan Kejayaan Demokrat

Lebih lanjut, Andi kembali menegaskan bahwa memang tidak ada ketua DPD Partai Demokrat yang menghadiri KLB di Sumut.

Sehingga dirinya tetap berkeyakinan bahwa KLB tersebut bersifat ilegal dan tidak sah.

"Tidak bisa menyebutkan, saya hanya minta dari 34 ketua DPD di Indonesia, tolong sebut satu saja ketua DPD yang hadir di KLB abal-abal itu," pinta Andi.

"Kenapa saya harus mengikuti keinginan Anda? Kirimkan orang-orang Anda untuk mengecek siapa yang hadir," jawab Max Sopacua.

Simak videonya mulai menit ke- 3.05:

AHY Sebut KLB Ilegal dan Inkonstitusional: Jelas Tidak Sah

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan respons terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) di The Hill Hotel Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam KLB tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Dilansir TribunWow.com, AHY menilai bahwa KLB tersebut bersifat ilegal dan inkonstitusional.

Pasalnya menurut AHY, KLB itu tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Demokrat.

AHY menegaskan mewakili ketua DPD, DPC serta seluruh kader Demokrat menyebut bahwa peserta yang hadir di KLB bukan pemilik suara yang sah.

"Dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah digunakan dalam kongres ke-V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020 lalu," ujar AHY.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal," tegasnya.

Baca juga: Bahas Kudeta, Ruhut Wanti-wanti Demokrat soal Jhoni Allen: Udah Berdarah-darah, Jangan Dirasanin

Baca juga: AHY: Keterlibatan KSP Moeldoko yang Selama Ini Mengelak, Kini Sudah Terang Benderang

Selain itu, AHY menilai KLB tersebut tidak sesuai dengan konsititusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

"Setidaknya untuk bisa diselenggarakan KLB berdasarkan ADART Partai Demokrat, disetujui, didukung, dihadiri dua per tiga dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC, harus sepertujuan dari Majelis Tnggi Partai," jelasnya.

"Ketiga klausul tersebut sama sekali tidak dipenuhi oleh KLB ilegal tersebut."

Menurut AHY, dalam kongres luar biasa itu tidak ada satupun ketua DPD dan DPC yang hadir.

Oleh karenanya, ia menyebut KLB tersebut tidak sah.

Ia menambahkan para pemilik suara masih setia mendukung kepemimpinan yang sah, hasil kongres V pada Maret 2020 lalu.

"Faktanya seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat tidak mengikuti KLB. Mereka setia dan solid pada kepemimpinan yang sah," terangnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)