Isu Kudeta Partai Demokrat
Moeldoko Ajukan 3 Pertanyaan sebelum Akhirnya Mau Jadi Ketum Demokrat dalam KLB di Deli Serdang
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhirnya resmi digelar, dan menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 ini, penyelenggaraan KLB ilegal juga harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.
Hinca juga mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan.
Terlebih keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.
"Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.
SBY akan Buat Pernyataan
Mengenai KLB ini, Wasekjen Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan pada Jumat (5/3/2021).
"Hari ini Jumat (5/3/2021), di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan," kata Ossy dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).
Menurut Ossy, pernyataan ini merespons 'kudeta' terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
Termasuk yang dilakukan oleh persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang melawan hukum yang berlaku.
Ossy pun mengatakan, agar seluruh kader Partai Demokrat benar-benar menyimak pernyataan dari Presiden RI ke-6 ini.
"Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY," ujar Ossy. (TribunMedan/Muhammad Nasrul)
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Jenderal Purn Moeldoko Terpilih Sebagai Ketum Demokrat dalam KLB Sibolangit
