Mata Najwa Ungkap Rekaman Dugaan Mahar dalam Demokrat, Posisi Wagub Bayar hingga Rp 18,5 Miliar

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan antara kader Partai Demokrat dan eks kader Demokrat pendukung Kongres Luar Biasa (KLB), terjadi dalam acara Mata Najwa, Rabu (3/3/2021) malam.

Dalam acara itu juga, Najwa memutarkan sebuah rekaman suara yang diduga menjadi bukti adanya praktik mahar dalam Partai Demokrat.

Masih pada acara tersebut, eks petinggi Demokrat Jhoni Allen Marbun bahkan menantang akan menunjukkan bukti kwitansi.

Baca juga: Nama Ridwan Kamil Disebut Masuk Bursa Pengganti AHY di Demokrat, Pengamat: Dia akan Terjebak Konflik

Baca juga: Sosok Jhoni Allen, Eks Demokrat yang Tuduh SBY Kudeta Partai hingga Dipuji Sakti

Dikutip TribunWow.com dari Instagram @matanajwa, pada rekaman itu tertulis bahwa suara yang ada dalam rekaman adalah percakapan dari dua kader Demokrat yang memperbincangkan soal mahar pilkada.

Dengan suara yang telah disamarkan, terungkap bahwa kader yang ingin mencalonkan sebagai wali kota harus mengeluarkan uang Rp 150 juta per satu kursi supaya bisa mendapat dukungan untuk dicalonkan oleh partai.

Jumlah yang lebih fantastis adalah untuk kader yang ingin menjadi wakil gubernur, harus merogoh kocek miliaran hingga Rp 18,5 miliar supaya bisa dicalonkan oleh partai.

Berdasarkan pengakuan kader dalam rekaman, biaya mahar itu harus dibayar dalam bentuk kontan.

Berikut ini adalah transkrip dari rekaman soal mahar di tubuh Demokrat yang diputar dalam acara Mata Najwa:

Kader A: Gimana-gimana? Bayar?

Kader B: Iya Pak

Kader A: Kan Ketua DPC Kamu?

Kader B: Ya aturannya begitu, mau bagaimana lagi kita? Kita ikutin juga lah

Kader A: Ketua DPC berapa kursi dapat?

Kader B: Saya Ketua DPC dan mantan Ketua DPRD lagi di sana

Kader A: Waduh hebat

Kader B: Saya nyalon Wali Kota kita bayar, katanya bayar 150 per satu kursi

Kader A: Berapa kursi kamu?

Kader B: Kali enam berarti saya

Kader A: Oh enam kursi dapat. Pimpinan ya? Berarti 900 juta bayarnya?

Kader B: Iya

Kader A: Kontan itu?

Kader B: Iya Pak

Kader A: Haduh ya Allah

Kader B: Yang tragis lagi itu orangtua saya. Mantan Wali Kota mau jadi Wakil Gubernur, sudah diminta semuanya 7,5

Kader A: 7,5 apa?

Kader B: Miliar Pak,

Kader A: Hanya Wagub ya?

Kader B: Wagub, wagub. Sesudah itu ditimpalin sama calon lain 18,5 lewat orangtua saya

Baca juga: Demokrat Anggap Pemecatan Jhoni Allen Rasional, Max Sopacua: Sebenarnya Takut Bayangan Sendiri

Setelah rekaman itu diputarkan, Jhoni Allen mengklaim masih memiliki bukti lain yakni kwitansi.

Ia sempat menantang akan mengeluarkan bukti tersebut.

"Kalau mau kwitansi, saya beberkan," ujar Jhoni, selaku penggagas KLB Demokrat.

Simak videonya mulai menit awal:

Iuran Kader Partai Demokrat

Masih pada acara Mata Najwa, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sempat menanggapi tudingan Partai Demokrat menarik iuran para kadernya.

Dilansir TribunWow.com, Jansen mengakui bahwa memang ada iuran yang dilakukan.

Hanya saja menurutnya, hal itu disebut sebagai bentuk kenclengan.

"Tadi Bang Jhoni (Allen Marbun) menyampaikan soal iuran fraksi," ujar Jansen.

"Kenapa ada iuran fraksi? Itulah terjemahan dari kenclengan," jelasnya.

Baca juga: Nilai Demokrat Pecat 7 sebagai Langkah Blunder, Pengamat: Ini Jadi Bumerang dan Bom Waktu bagi AHY

Menurutnya kebijakan tersebut bukan tanpa alasan.

Dikatakannya bahwa kenclengan tersebut digunakan untuk membangun sebuah kantor Partai Demokrat di pusat.

Pasalnya tidak memungkiri bahwa Partai Demokrat belum mempunyai bangunan permanen untuk dijadikan sebagai kantor.

"Saya baru bertanya ke DPP soal ini dan saya pengurus waktu itu. Ini untuk pengadaan kantor dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat," jelas Jansen.

"10 tahun Bang Jhoni jadi eksekutif partai paling tinggi, 10 tahun itu juga DPP Partai Demokrat ngontrak dari satu jalan ke jalan yang lain, apa itu tidak malu?"

Meski begitu, dalam pengadaan kantor DPP, menurut Jansen tidak sepenuhnya membebankan kepada kader di daerah, melainkan juga ditambah dengan uang yang ada di pusat.

"Itulah kita beli untuk pertama kali kantor Partai Demokrat. Sejak 2016 itu menjadi permanen," ungkapnya.

"Artinya sejak 2001 sampai 2016, 15 tahun Partai Demokrat berdiri itulah pertama kali kita semua kader Partai Demokrat punya kantor permanen," imbuh Jansen.

Lebih lanjut, program kenclengan tersebut dikatakan Jansen sudah tidak lagi diteruskan setelah berdirinya kantor DPP Partai Demokrat pada tahun 2015.

"Kalau sekarang sudah enggak jalan, karena kantornya sudah ada," tegasnya menutup. (TribunWow.com/Anung/Elfan)