Isu Kudeta Partai Demokrat
Ngabalin Heran Partai Demokrat Terus-terusan Singgung Moeldoko: Apa Sih Manfaatnya?
Ngabalin menyarankan agar pihak Demokrat mengangkat isu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak, tidak hanya menyinggung nama Moeldoko saja.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merasa heran nama Kepala KSP Moeldoko terus-terusan disinggung oleh Partai Demokrat.
Menurutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik mengangkat isu lain yang bermanfaat untuk publik.
Ngabalin menilai isu kudeta partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan saat ini adalah isu rendahan.
Baca juga: Yakin Nama Jokowi Bersih, SBY Berharap Kelakuan Moeldoko terkait Isu Kudeta Demokrat Hanya Fitnah
Hal tersebut disampaikan oleh Ngabalin dalam wawancara secara virtual, bersama jurnalis KompasTV Muhammad Ibrahim, Kamis (25/2/2021).
Awalnya, Ngabalin memberikan saran kepada SBY agar mengangkat isu-isu yang mewakili masyarakat banyak.
Ngabalin merasa heran nama Moeldoko terus-terusan disinggung.
Menurutnya hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun terhadap masyarakat.
"Kalau hari-hari hanya ngomong bolak-balik Demokrat, Moeldoko, AHY, SBY, bolak-balik hanya itu, apa sih manfaatnya untuk republik ini?
"Apa sih manfaatnya untuk memberikan pencerahan kepada publik?"
"Manfaat apa sih yang dirasakan oleh rakyat?" kata Ngabalin.
"Bolak-balik hanya ngomongin Demokrat."
Ngabalin menilai isu saat ini hanya digunakan untuk mengangkat elektabilitas Partai Demokrat.
"Tapi isunya rendah banget gitu lho. Cari deh isu-isu yang lain agar rakyat juga bisa mendapatkan respon yang bagus dan merasa memiliki terhadap Partai sehebat Demokrat itu," sindir Ngabalin.
Diketahui, polemik isu kudeta Partai Demokrat masih terus berlangsung, terakhir giliran Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengganggu ketenangan partai berlambang mercy itu.
SBY juga menyebut apa yang dilakukan oleh Moeldoko merugikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
