SBY Sebut Hal Ini akan Terjadi jika Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat Dilengserkan: Jangan Harap

TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, demokrasi berada dalam krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan partainya berhasil.

Sebab, partai yang sudah dibangun dan dibina selama puluhan tahun dapat diambil alih begitu saja dengan uang dan kekuasaan.

"Krisis besar karena sebuah partai politik yang puluhan tahun dibangun dan dibina, dengan segala dinamika dan pasang surutnya, tiba-tiba dengan kekuatan uang dan kekuasaan bisa direbut dan diambil alih begitu saja," kata SBY, dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Yakin Moeldoko Catut Nama Mahfud MD dan Pejabat Lain untuk Kudeta Demokrat, SBY: Tidak Masuk di Akal

SBY menuturkan, jika kudeta di Demokrat terjadi, maka kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti hidup di hutan rimba.

Pihak yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah.

"Salah-benar nomor dua. Hal begitu tentu sangat mencederai rasa keadilan. Kalau keadilan diinjak-injak, jangan harapkan ada kedamaian. No justice, no peace," kata dia.

SBY pun membandingkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Ia mengaku sangat menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik, termasuk partai yang mengambil sikap oposisi.

SBY juga mengaku menghormati para pemimpin partai.

"Saya menyadari bahwa partai politik sebagai elemen penting dalam demokrasi dan kehidupan bernegara perlu dihormati kedaulatan dan kemandiriannya. Tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak manapun dari luar partai," kata SBY.

SBY berpandangan, jika gerakan kudeta berhasil, tidak hanya jajaran pengurus pusat Partai Demokrat yang terdampak, tetapi juga para pengurus di daerah hingga tingkat ranting.

Baca juga: Sebut Moeldoko, SBY: Saya Yakin Presiden Jokowi Punya Integritas yang Beda dengan Pembantu Dekatnya

"Akan mudah pula mereka melakukan PAW anggota legislatif baik pusat maupun daerah sesuai dengan selera dan keinginan para pelaku gerakan itu," ujar SBY.

Upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021) lalu.

Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.

Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut.

Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Yakin Jokowi Tak Tahu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan terlibatnya pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: SBY Singgung Isu Kudeta dalam Partai, Tegaskan Demokrat Tak Diperjualbelikan dan Tak Tergiur Uang

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya.

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini.

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," katanya.

Baca juga: Singgung Moeldoko dalam GPKPD, SBY Sebut Tak Berintegritas: Sangat Menganggu dan Merugikan Jokowi

Demokrat Bukan untuk Diperjualbelikan

SBY mengatakan pada usia partai menginjak 20 tahun pada 2021 ini, Demokrat menghadapi ujian dan cobaan sejarah dengan isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah."

"Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat, dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat, bagai halilintar di siang bolong ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD, selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambilalih kepemimpinan partai yang sah," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

SBY memaparkan GPK PD adalah gerakan yang hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

Gerakan itu, kata dia, juga berusaha mengganti kepemimpinan partai dengan orang luar yang bukan kader demokrat yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," jelas SBY.

Selanjutnya, SBY menegaskan bahwa partai berlambang bintang mercy itu tidak diperjualbelikan.

Presiden ke-6 RI itu juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, namun Partai Demokrat tak akan tergiur dengan uang.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," katanya.

(Kompas.com/Ardito Ramadhan) dan (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil" dan di Tribunnews.com dengan judul SBY: Apa yang Dilakukan Moeldoko di Luar Pengetahuan Presiden Jokowi