Isu Kudeta Partai Demokrat
SBY Sebut Hal Ini akan Terjadi jika Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat Dilengserkan: Jangan Harap
SBY menilai, demokrasi berada dalam krisis besar jika upaya mengambil alih kepemimpinan partainya berhasil.
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
Pihak Partai Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader.
Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.
Moeldoko telah membantah tudingan tersebut.
Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.
Yakin Jokowi Tak Tahu
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Surat itu dikirim akibat ada dugaan terlibatnya pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).
"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).
Baca juga: SBY Singgung Isu Kudeta dalam Partai, Tegaskan Demokrat Tak Diperjualbelikan dan Tak Tergiur Uang
Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.
SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.
"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya.
"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.
Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini.
"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY.
