Terkini Nasional
Rocky Gerung Sebut Jokowi Takut SBY dan JK terkait UU ITE, Ade Armando: Luar Biasa Mengejutkan
Rocky Gerung tanggapi sikap dari Presiden Jokowi yang mengisyaratkan untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung tanggapi sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menilai sikap dari Jokowi tersebut karena merasa takut dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
Hal itu diungkapkannya dalam acara talk show Rosi 'KompasTV', Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Effendi Simbolon Klaim Tak Ada Pasal Karet di UU ITE, Refly Harun: Kalau Tidak Ada Kita Tak Berdebat
Baca juga: Tagih Jokowi soal Revisi UU ITE, Burhanuddin: Kalau Komit, Saya Kira Bisa Secepat Omnibus Law
Dirinya lantas mengaitkan dengan respons SBY dan JK pasca Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik.
Seperti yang diketahui, untuk JK sendiri langsung memberikan sindiran kepada pemerintah dengan menanyakan bagaimana cara mengkritik tanpa harus berurusan dengan polisi.
Sedangkan SBY merespon dengan mengibaratkan kritik sebagai obat, meski rasanya pahit namun tetap harus dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit.
"Kan kalau kita lihat konsekuensi begitu, kalau dari awal misalnya Presiden bilang revisi yaudah artinya dia takut pada rakyat," ujar Rocky Gerung.
"Sekarang dia takut sama SBY dan takut sama JK."
"Terlalu dekat jaraknya, antara kritik SBY dan JK pada Jokowi dan permintaan Pak Jokowi," terangnya.
Menurut Rocky Gerung, berbeda cerita ketika tuntutan tersebut disampaikan oleh para pengamat, pakar hukum hingga rakyat biasa.
"Lain kalau Pak Jokowi tunggu misalnya ada orang yang minta misalnya LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), ahli tata negara minta direvisi, lalu bilang oke, maka terlihat presiden mengerti demokrasi dan menghargai rakyat," kata Rocky Gerung.
"Ini dia cuman menghargai kritik atau tuntutan dari (mantan) Presiden SBY dan (mantan) wakil presiden JK."
Baca juga: Debat dengan Fadjroel di Mata Najwa, Refly Harun: Kasus Ahok Itu Bukan Delik Aduan, Paham Enggak?
Mendengar analis dari Rocky Gerung, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando mengaku cukup terkejut.
"Itu agak luar biasa mengejutkan analisis macam itu. Masa Jokowi takut sama JK dan SBY," ucap Ade Armando.
"Tapi enggak tahu, mungkin barangkali Rocky punya data-data inetelegen lain," imbuhnya.
Meski begitu, dirinya enggan untuk memberikan tanggapan lantaran mengaku tidak memiliki pandangan terkait hal tersebut.
"Jadi saya enggak mau komentar sesuatu yang saya enggak tahu," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit awal:
Burhanuddin: Kalau Komit, Saya Kira Bisa Secepat Omnibus Law
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan isyarat untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekektronik (UU ITE).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah dari Jokowi tersebut.
Hanya saja, dirinya juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen dari Jokowi untuk bisa segera menindaklanjutinya.
Hal itu disampaikan dalam acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Kutip Ucapan Habibie, Said Didu Dukung Revisi UU ITE: Hentikan, Gak Ada Guna Penjarakan Teman
"Saya ingin menagih komitmen Presiden Jokowi lebih jauh, terkait dengan usulan beliau merevisi UU ITE," ujar Burhanuddin.
"Ini sebuah usulan yang baik buat bangsa ini dan karenanya kita harus tagih komitmen beliau," imbuhnya.
Dirinya tidak ingin, usulan yang baik tersebut hanya sebatas ucapan atau janji-janji semata.
Oleh karena itu, Burhanuddin meminta adanya respons cepat dari partai-partai politik, khususnya partai koalisi pemerintah.
Terlebih di satu sisi, Jokowi sendiri sudah dimudahkan dengan komposisi politik di parlemen.
"Jangan sampai usulan tersebut berhenti pada tingkat janji saja, sehingga menimbulkan kesan bahwa pernyataan beliau dianggap sebagai gimmick," kata dia.
"Cara untuk mengecek komitmen itu bukan gimmick adalah seberapa jauh partai koalisi Pak Jokowi menerjemahkan keinginan Presiden, dalam konteks revisi UU ITE," jelasnya.
"Karena mudah sebenarnya buat Presiden Jokowi, 80 persen kekuatan parlemen ada di tangan Presiden Jokowi."
Baca juga: Bandingkan Penerapan UU ITE Era SBY dengan Jokowi, Haikal Hassan: Enggak Ada Kritikan yang Ditangkap
Burhanuddin lantas menyimpulkan tidak ada kendala yang berarti jika memang Jokowi berkomitmen untuk memperbaiki UU ITE yang dinilai memiliki pasal-pasal karet tersebut.
Dirinya pun mencontohkan dengan kasus pembahasan UU Omnibus Law yang bisa digarap dengan cepat, meski saat itu justru mendapat penolakan dari masyarakat.
"Jadi kalau Presiden Jokowi betul-betul komit terhadap revisi UU ITE, saya kira bisa secepat Omnibus Law yang hanya dalam beberapa hari bisa langsung jalan," kata Burhanuddin.
"Menurut saya, itulah legacy Presiden Jokowi, karena UU ITE itu dibuat zaman Pak SBY, kalau ada revisi yang mampu membuat kebebasan sipil kita kembali pulih, saat yang sama juga menjaga ruang digital kita beradab saya kira bangsa ini akan memberikan apresiasi kepada beliau," pungkasnya.
Simak video mulai menit ke- 3.53
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)