Terkini Nasional
Di Balik Layar Mata Najwa, Politisi PDIP saat Didebat Najwa Shihab: Mancing Berantem Mulu
Presenter Najwa Shihab berdebat dengan Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, di balik acara Mata Najwa, Rabu (17/2/2021) lalu.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
Burhanuddin Tagih Jokowi soal UU ITE
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan isyarat untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekektronik (UU ITE).
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyambut baik dan memberikan apresiasi atas langkah dari Jokowi tersebut.
Hanya saja, dirinya juga mempertanyakan keseriusan dan komitmen dari Jokowi untuk bisa segera menindaklanjutinya.
Hal itu disampaikan dalam acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Rabu (17/2/2021).
Baca juga: Kutip Ucapan Habibie, Said Didu Dukung Revisi UU ITE: Hentikan, Gak Ada Guna Penjarakan Teman
"Saya ingin menagih komitmen Presiden Jokowi lebih jauh, terkait dengan usulan beliau merevisi UU ITE," ujar Burhanuddin.
"Ini sebuah usulan yang baik buat bangsa ini dan karenanya kita harus tagih komitmen beliau," imbuhnya.
Dirinya tidak ingin, usulan yang baik tersebut hanya sebatas ucapan atau janji-janji semata.
Oleh karena itu, Burhanuddin meminta adanya respons cepat dari partai-partai politik, khususnya partai koalisi pemerintah.
Terlebih di satu sisi, Jokowi sendiri sudah dimudahkan dengan komposisi politik di parlemen.
"Jangan sampai usulan tersebut berhenti pada tingkat janji saja, sehingga menimbulkan kesan bahwa pernyataan beliau dianggap sebagai gimmick," kata dia.
"Cara untuk mengecek komitmen itu bukan gimmick adalah seberapa jauh partai koalisi Pak Jokowi menerjemahkan keinginan Presiden, dalam konteks revisi UU ITE," jelasnya.
"Karena mudah sebenarnya buat Presiden Jokowi, 80 persen kekuatan parlemen ada di tangan Presiden Jokowi."
Baca juga: Bandingkan Penerapan UU ITE Era SBY dengan Jokowi, Haikal Hassan: Enggak Ada Kritikan yang Ditangkap
Burhanuddin lantas menyimpulkan tidak ada kendala yang berarti jika memang Jokowi berkomitmen untuk memperbaiki UU ITE yang dinilai memiliki pasal-pasal karet tersebut.
Dirinya pun mencontohkan dengan kasus pembahasan UU Omnibus Law yang bisa digarap dengan cepat, meski saat itu justru mendapat penolakan dari masyarakat.
