Respons Anies Baswedan soal Seruan Kritik dari Jokowi: Kupingnya Enggak Boleh Tipis

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut bersuara meneruskan pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat aktif mengkritik.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan meminta kepada siapapun termasuk pejabat publik untuk siap dalam mendengar dan menerima kritik.

Dirinya menambahkan, baik kritik yang disampaikan secara akademis maupun yang bersifat cacian.

Baca juga: Banyak Reaksi Berlebihan atas Kritiknya ke Jokowi, JK: Tanya saja Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik?

Baca juga: Ungkit Momen Bersama Fadjroel saat Kritik SBY, Effendi Gazali: Kalau Masa Ini Keluar Kata-kata Itu?

"Kalau berada di wilayah publik maka kupingnya enggak boleh tipis," ujar Anies Baswedan, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Senin (15/2/2021).

"Kita dengarkan saja, bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja, bila ungkapan dilakukan secara kasar itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan," imbuhnya.

Anies mengatakan orang-orang yang memberikan kritik secara kasar justru menunjukkan pribadi yang bersangkutan.

"Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar," kata Anies Baswedan.

"Makin kasar kata-katanya itu semakin mempermalukan dirinya sendiri."

Terkait substansi dari kritik yang disampaikan, Anies Baswedan mengaku akan menanggapinya secara terbuka.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku tidak kan menempatkan kritik sebagai masalah pribadi.

"Jangan tempatkan, misalnya DKI Jakarta sebagai masalah pribadi," tegasnya.

"Ini Jakarta, ada yang mengatakan plus ada yang mengatakan minus. Apakah masalahnya baru muncul 2-3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama," terang Anies Baswedan.

"Dan kemudian ketika orang mengkritik, relaks saja, anggap itu bagian dari ungkapan pandangan."

Baca juga: Hasil Survei Median soal Cagub DKI: Tak Ada Nama Gibran, Tri Rismaharini Pesaing Kuat Anies Baswedan

Lebih lanjut, Anies Baswedan menyebut bahwa budaya kritik-mengkritik sudah ada sebelumnya.

Hanya saja tidak terpublikasi lantaran belum ada media sosial seperti saat ini.

"Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar karena tidak ada medianya. Kritik itu bukan hal baru, kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap jadi kotak pos kritik dari siapapun," jelasnya menutup.

Simak videonya mulai menit ke- 12.30

JK: Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan

Baca juga: Jokowi Minta Kritik Tuai Debat di Twitter, Ditegur Ernest Prakasa hingga Dibela Ferdinand Hutahaean

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.

"Maka tentu kita harus memperbaiki sistem demokrasi," lanjut dia.

Ia lalu menyinggung pernyataan Jokowi tentang permintaan dikritik.

Setelah permintaan itu muncul, banyak yang mengkhawatirkan orang yang aktif mengkritik pemerintah justru akan dipolisikan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Ia menyebut hal itu pernah disinggung ekonom senior Kwik Kian Gie yang mengaku takut mengkritik pemerintah karena khawatir akan berhadapan dengan hukum.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah," singgung JK.

"Banyak yang ingin melihat, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja," lanjut dia.

"Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tambahnya. (TribunWow/Elfan/Brigitta)