Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB dengan Tudingan Radikal, Pengamat: Yang Lapor Mestinya Malu

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi laporan terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (14/2/2021).

Diketahui Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din dengan 6 poin tuduhan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Komentar Refly Harun Din Syamsuddin Dipolisikan atas Dugaan Radikalisme: Adu-mengadu, Aduh Ampun

Baca juga: Mahfud MD Diminta Klarifikasi, Benarkah Istana di Balik Laporan GAR ITB soal Din Syamsuddin?

Termasuk di antaranya poin tentang dugaan Din Syamsuddin bersikap radikal.

"Saya enggak paham yang menuduh Pak Din ini radikal. Kemudian publik ada yang mengaitkan ini dengan konstelasi politik di persoalan Ikatan Alumni ITB," komentar Adi Prayitno.

"Kalau soal itu kita enggak mau tahu, tapi ketika bicara tentang radikalisme, ini menyangkut banyak orang," lanjutnya.

Adi lalu menyoroti latar belakang Din Syamsuddin yang dibentuk oleh empat peradaban besar.

Diketahui Din adalah alumnus Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang terkenal di Jawa Timur, alumnus sekaligus Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah tempatnya memperbincangkan Islam moderat dan liberal, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, serta alumnus University of California Los Angeles (UCLA).

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, PP Muhammadiyah Tak Terima: Pemerintah Sendiri Biasa Saja

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, Dedi Mulyadi hingga Mahfud MD Tepis soal Tudingan Radikal

"Empat peradaban besar ini kalau dibaca oleh orang yang bilang Pak Din itu radikal, mestinya dia malu," ucap Adi.

"Saya menyebut orang yang melapor menyebut Pak Din radikal sebenarnya adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Pak Din Syamsuddin," tambah dia.

Adi menyinggung Din Syamsuddin juga terlibat dalam berbagai dialog antaragama.

"Pak Din sampai saat ini aktif terlibat dalam interfaith dialogue. Bukan hanya dalam skala nasional, bahkan di level internasional Pak Din selalu menjelaskan tentang satu role model Islam yang inklusif dan intoleran," ungkitnya.

Dengan latar belakang itu, Adi menilai banyak orang mempermasalahkan laporan GAR Alumni ITB.

"Ini yang orang ingin tahu ada apa sebenarnya dengan laporan ini. Kalau ini soal persaingan alumni ITB, ada pelanggaran ASN, ya monggo. Tapi yuk bicara tentang radikalisme, karena menyangkut banyak orang," tegasnya.

Lihat videonya mulai menit 6.00:

Refly Harun Minta GAR ITB Korek Kampusnya Sendiri

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (14/2/2021).

Diketahui Din Syamsuddin dengan 6 poin tuduhan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dugaan berpolitik.

Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

Menanggapi hal itu, Refly menjelaskan memang benar ASN dilarang memihak dalam pemilihan umum (pemilu).

"Tapi coba kita lihat, coba kita buka media sosial, siapa yang sesungguhnya berpolitik itu?" tanya Refly Harun.

Ia meminta GAR Alumni ITB lebih aktif memperhatikan dosen-dosennya, apakah ada kemungkinan mereka terjun ke politik secara diam-diam.

"Jadi menurut saya apa yang disampaikan GAR ini salah alamat. Harusnya GAR melakukan penyelidikan terhadap misalnya tenaga-tenaga pengajar aktif di ITB yang berpolitik," komentar Refly.

"Baik secara terang-terangan maupun diam-diam," lanjut dia.

Ia menyebut banyak contoh kalangan akademisi yang kini terjun ke dunia politik.

"Kalau mau lebih luas, coba lihat dosen-dosen perguruan tinggi yang juga berpolitik," singgung Refly.

Baca juga: Din Syamsuddin Dilaporkan GAR ITB, PP Muhammadiyah Tak Terima: Pemerintah Sendiri Biasa Saja

Berbeda halnya dengan akademisi yang ditunjuk menjadi menteri.

Refly menilai hal ini sah-sah saja karena tidak masuk dalam gerakan politik.

Hal yang tidak diizinkan adalah jika ia terlibat dalam kampanye partai politik.

"Kalau ada dosen perguruan tinggi menjadi menteri, it's okay enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah dia ikut kampanye dalam pilpres kemarin," tegasnya.

Dalam tayangan yang sama, sebelumnya Refly Harun menjelaskan ada kegiatan berpolitik secara formal dan material.

Politik formal hanya terbatas pada ketika seseorang mengajukan diri sebagai pejabat publik, terlibat dalam keanggotaan partai, maju sebagai dewan perwakilan, serta menjadi tim sukses kampanye.

Di sisi lain, politik secara material bisa dilakukan siapa saja.

Sebagai contoh, orang yang mengkritik pemerintahan atau mendeklarasikan organisasi dalam disebut berpolitik secara material. (TribunWow.com/Brigitta)