Terkini Nasional
Tanggapi JK, Deddy Sitorus Minta Tak Perlu Takut: Belum Ada yang Ditangkap karena Kritik Pemerintah
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus tanggapi pertanyaan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus tanggapi pertanyaan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).
Jusuf Kalla sebelumnya menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa harus berurusan dengan kepolisian.
Hal itu menyusul sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada masyarakat untuk bisa lebih aktif dalam memberikan kritik.
Baca juga: Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK
Baca juga: Tanggapan Istana setelah Jusuf Kalla Sindir Jokowi soal Kritik terhadap Pemerintah
Dilansir TribunWow.com, dalam acara Kompas Petang, Minggu (14/2/2021), Deddy Sitorus meminta kepada siapapun untuk tidak perlu takut dalam mengkritik pemerintah ataupun Presiden Jokowi.
Hanya saja, menurutnya ada batasan dalam memberikan kritik.
Oleh karenanya ia meminta kepada masyarakat bisa membedakan antara kritik dengan fitnah, hoax ataupun ujaran kebencian.
"Persoalannya adalah kalau ditanya, batas antara kritis dengan yang lain adalah tidak merupakan fitnah, tidak merupakan hoax," ujar Deddy Sitorus.
"Tidak merupakan ujaran kebencian yang semuanya diatur di dalam Undang-undang," imbuhnya.
Deddy Sitorus lantas menanggapi terkait serangan dari buzzer kepada para pengkritik pemerintah.
Menurutnya, kondisi itu sebagai hal yang biasa.
"Sekali lagi saya tekankan, enggak usah takut, belum ada seorang pun yang ditangkap, yang dipolisikan karena mengkritik pemerintah," ungkapnya.
Baca juga: Tak Sangka Ucapan Jokowi soal Kritik Jadi Sorotan, Haris Azhar: Enggak Mewakili Rezim Hari Ini
Sementara itu untuk fitnah, hoax dan ujaran kebencian, Deddy Sitorus memastikan pemerintah tidak akan mentolerir.
Karena menurutnya hal itu sudah bukan lagi masuk dalam ranah kritik dan hanya menimbulkan kegaduhan.
"Tetapi kalau ujaran kebencian, hoax, fitnah itu banyak dan tidak hanya antara warga dengan negara, tetapi antara warga negara dengan warga negara pun terjadi," tegasnya.
"Dan ini tidak hanya fenomena Indonesia, di seluruh dunia yang namanya kejadian seperti itu terjadi," jelasnya menutup.
