Soal Jusuf Kalla Sindir Jokowi Minta Dikritik, Mahfud MD Anggap Beda Makna, Bandingkan Masa JK

"Pemerintah berada pada dilema. Kalau ditindak, diskriminatif. Kalau tidak ditindak, menjadi liar," tambahnya.

Menurut Mahfud, inilah konteks pernyataan Jusuf Kalla, bukan berarti menyebut orang yang bersikap kritis akan langsung dibungkam dengan panggilan polisi.

"Itu konteksnya perkataan Pak JK. Pak JK bukan ingin mengatakan sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi, nyatanya juga tidak," terang Mahfud.

Lihat videonya mulai dari awal:

Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Mengkritik Tanpa Dipanggil Polisi?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam diskusi virtual PKS yang diunggah ulang di kanal YouTube TvOne, Sabtu (13/2/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Tak Sangka Ucapan Jokowi soal Kritik Jadi Sorotan, Haris Azhar: Enggak Mewakili Rezim Hari Ini

Jusuf Kalla yang pernah menjadi wakil Jokowi lalu menanggapi pernyataan tersebut.

Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari demokrasi.

Hal yang harus diperhatikan sekarang adalah, menurut JK, bagaimana memastikan sistem demokrasi berjalan.

"Mimbar ini membahas bagaimana demokrasi berjalan dengan baik tapi efisien?" tanya Jusuf Kalla.

Ia menerangkan situasi saat ini berbeda dengan awal mula reformasi, saat demokrasi benar-benar menjadi sistem yang dipilih bangsa.

"Itu berbeda dengan sebelumnya, awal-awal reformasi," terang mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini.