Terkini Nasional
Penundaan Pilkada DKI Disebut untuk Beri Jalan Gibran, Aria Bima: Pernyataan yang Extra Ngawur
Ditolaknya revisi Undang-undang Pemilu oleh Komisi II DPR RI mendapatkan tafsir lain.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ditolaknya revisi Undang-undang Pemilu oleh Komisi II DPR RI mendapatkan tafsir lain.
Banyak pihak yang lantas mengaitkannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.
Dengan ditolaknya revisi UU Pemilu maka dipastikan gelaran Pilkada 2022 dan 2023 tidak akan digelar, dan akan dilaksakanan berbarengan dengan pilpres di tahun 2024.
Beberapa Pilkada yang akan digelar pada 2024 di antaranya adalah Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat dan juga Pilkada Jawa Tengah.
Baca juga: Tak Hanya Gibran, M Qodari Sebut Djarot Berpeluang Diusung PDIP di Pilkada DKI: Besok Pun Udah Siap
Baca juga: Arief Poyuono Sebut Hanya Gibran yang Bisa Jadi Saingan Berat Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta
Kondisi tersebut lantas disebut memberikan jalan kepada Gibran, khususnya untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024 nanti.
Karena di satu sisi saat ini Gibran sendiri baru saja menjabat sebagai Wali Kota Solo setelah menang di Pilkada 2020.
Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyebut pernyataan tersebut mengada-ada dan extra ngawur.
Aria Bima mengatakan keputusan dari DPR, khususnya Komisi II yang tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu murni untuk kepentingan demokrasi di Tanah Air.
Dirinya membantah ketika disebut hanya untuk kepentingan kelompok politik tertentu, apalagi dalam hal ini memberi jalan kepada Gibran.
Hal itu disampaikannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Jumat (12/2/2021).
"Itu pernyataan yang extra ngawur, mengada-ada," ujar Aria Bima.
Dirinya menegaskan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Gibran, termasuk juga dengan kepala daerah yang saat memiliki potensi untuk maju di Pilpres 2024.
Baca juga: Penundaan Pilkada DKI Jakarta Disebut Beri Jalan Gibran, Ini Kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful
Pasalnya, selain disebut untuk memberikan jalan kepada Gibran, penolakan revisi UU Pemilu juga dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan, yakni untuk menghilangkan panggungnya.
Terlebih menurutnya, UU Pemilu untuk membarengkan Pilkada dengan Pileg dan Pilpres sudah digagas dan disetujui sejak 2016 lalu.
"Tidak ada kaitan sama sekali degan urusan siapapun, mau Gibran, mau Anies, mau Mbak Khofifah, mau Ganjar, dan Ridwan Kamil," tegas Aria Bima.
